visitaaponce.com

PULAU Nipa dihuni para penjaga kedaulatan NKRI dari Pangkalan Utama TNI AL dan pekerja BUP PT Asinusa sebagai pemegang konsesi di pulau itu (darat dan perairan). Sudah seharusnya posisi pulau ini mendapat dukungan kuat karena sebagai etalase Indonesia di perairan internasional.

Pengelolaan bisnis pulau terluar ini langsung ditangani pemerintah pusat. Pemasukannya dikumpulkan lewat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lalu disalurkan ke daerah lewat dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

"Semua pihak (stakeholder) harus mendukung posisi Pulau Nipa sebagai etalase Indonesia di perairan internasional, hal ini diperlukan agar pertahanan Indonesia kuat," ujar anggota DPRD Kepulauan Riau Sirajuddin Nur dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Kehadiran negara melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi regional melalui pembangunan infrastruktur transportasi. Tapi, semua itu masih tergantung pada kinerja dan strategi pengembangan yang dilakukan dua pemegang konsesi BUP di pulau itu, yaitu PT Pelindo (negara) dan PT Asinusa (swasta). 

"Kedua perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perdagangan dan investasi terkait pulau-pulau terluar termasuk Pulau Nipa," tambah Sirajuddin.

Dia menyebutkan dengan adanya pelabuhan yang efisien dan modern, semakin memungkinkan produk-produk dari daerah-daerah sekitar dapat diekspor dan impor lebih cepat. "Biaya logistik menjadi lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah," tandasnya.

Pedekatan yang dilakukan pemerintah melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga dapat menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan BUP Pulau Nipa. 

"Tapi perlu dilakukan studi kelayakan dulu apakah metode ini memang cocok dan layak untuk diterapkan di kawasan tersebut," jelas Sirajuddin lagi.

Sirajuddin mengungkapkan Pulau Nipa adalah magnet pergumulan bisnis di perairan internasional yang mengaitkan kepentingan tiga negara yaitu Indonesia (Kepri), Singapura, dan Malaysia. Hampir 'terhapus' dari peta Indonesia, Pulau Nipa kini berubah menjadi rekahan baru ekonomi Indonesia di ujung Kepulauan Riau.

Sementara pakar hukum ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Wihana, meyakinkan bahwa kehadiran pihak swasta berinvestasi di Pulau Nipa, dipastikan memberikan sejumlah manfaat. Di sana akan tercipta lapangan kerja atau penyerapan tenaga kerja lokal, memberikan pemasukan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ke pemerintah, dan memperbaiki neraca pembayaran melalui layanan kepelabuhanan pada kapal-kapal asing. 

"Selain itu dapat menarik sektor-sektor hulu termasuk supplier air bersih atau air tawar, supplier makanan dan minuman, bahan-bahan pangan, dan logistik lainnya," imbuh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi tersebut. (RO/O-2)