visitaaponce.com

PERTEMUAN global Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Agreement on Port State Measures/PSMA) di Bali, membunyikan genderang perang dalam melawan ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Disepakati penguatan upaya pemberantasan penangkapan ikan illegal dengan memperluas inspeksi kapal, bertukar informasi global dan meningkatkan kapasitas negara berkembang.

Pertemuan para pihak ke-4 ini diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Bali pada 8-12 Mei 2023. Pertemuan ini telah mengesahkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PSMA.

Baca juga : FAO Dukung KKP Lawan IUUF dengan PIT

Para pihak juga setuju untuk menggunakan Sistem Pertukaran Informasi Global (GIES), sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh FAO. Praktek yang telah memasuki  fase percontohan saat ini menjadi sistem yang beroperasi
penuh.

"FAO bekerja dengan negara-negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memerangi penangkapan ikan,  dengan meninjau undang-undang nasional, mengidentifikasi cara untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mereka, dan membantu meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan mereka, sehingga mereka dapat secara efektif menerapkan PSMA dan instrumen
internasional lainnya. untuk mempromosikan perikanan berkelanjutan," kata Manuel Barange, Direktur Divisi Perikanan dan alAkuakultur FAO saat jumpa wartawan, Sabtu (13/5).

Saat ini, satu dari tiga ikan ditangkap secara berlebihan. Dengan meningkatnya permintaan akan makanan akuatik, memastikan bahwa penangkapan ikan dikelola secara berkelanjutan sangatlah penting.

Baca juga : Pihak yang Bertikai di Yaman Setuju Gencatan Senjata dan Perdamaian di Pimpin PBB

IUU Fishing

PSMA memiliki tingkat kepatuhan tertinggi dari semua instrumen perikanan internasional. PSMA adalah perjanjian internasional pertama yang mengikat yang dirancang untuk mencegah, menghalangi , dan menghapuskan (illegal, unreported and unregulated fishing) atau IUU Fishing. Dengan cara menghentikan kapal asing yang terlibat di dalamnya, menggunakan pelabuhan, mendaratkan tangkapannya, bahkan menolak mereka masuk.

"PSMA adalah instrumen kunci untuk memblokir produk ikan yang berasal dari IUU Fishing memasuki pasar internasional," katanya.

Sejauh ini ada 75 pihak, termasuk Uni Eropa sebagai satu pihak atas nama negara anggotanya, telah mematuhi PSMA. Ini mewakili 59% negara pelabuhan secara global. Timor-Leste menjadi pihak terakhir dalam perjanjian akhir bulan lalu.

Baca juga : Sistem Pangan Buruk Tambah Biaya Tersembunyi Sebesar US$10 Triliun

Sistem Pertukaran Informasi Global (GIES) memainkan peran penting dalam mendukung implementasi PSMA. Ini adalah sistem global yang berbagi informasi penting termasuk laporan pemeriksaan dan tindakan yang diambil terhadap kapal penangkap ikan asing yang terlibat dalam IUU Fishing .

"Kami membutuhkan pertukaran informasi dan digitalisasi yang disederhanakan untuk PSMA agar dapat memerangi IUU fishing secara efektif," kata Matthew Camille, Kepala Tim Proses Perikanan Global dan Regional di divisi perikanan dan akuakultur FAO.

Selama pertemuan para pihak ke-4, para pihak PSMA menjanjikan dukungan lebih lanjut untuk Program Pengembangan Kapasitas Global, yang hingga saat ini telah mendukung lebih dari 50 negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memerangi penangkapan ikan IUU.

PSMA mulai berlaku pada bulan Juni 2016 dan papat para pihak
diselenggarakan dua tahun sekali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan tersebut. Pertemuan Ke-4 Para Pihak menerima dukungan keuangan dari Pemerintah Norwegia. (Z-4)