visitaaponce.com

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri di Yogyakarta, pada Selasa, 12 September 2023. Rakernis akan digelar selama tiga hari hingga 14 September 2023.

Dalam sambutannya Kapolri mengapresiasi kepada seluruh jajaran Baharkam Polri atas dedikasi dan loyalitas serta pengabdian dalam menjalankan tugas kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Berbagai kegiatan yang bersifat Internasional dapat berjalan dengan baik, seperti KTT ASEAN, sebelumnya seperti masa pandemi Covid-19, G20, dan AMMTC, serta kegiatan pengamanan yang lain berjalan dengan aman," ucapnya.

Baca juga : Siswa Pingsan Kena Gas Air Mata di Rempang, DPR: Kapolri Harus Evaluasi Aparat

Dalam arahannya, Kapolri mengingatkan jajarannya tentang arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh anggota Polri  bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dengan berbagai macam terobosan.  

"Semoga melalui rakernis ini kinerja Baharkam Polri dapat Semakin PRESISI dalam rangka Harkamtibmas, guna mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama," harapnya.

Baca juga : Panglima TNI dan Kapolri Minta Maaf KTT ASEAN Sebabkan Kemacetan di Jakarta

Pada kesempatan kali ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyempaikan materi bertajuk Sistem Pengamanan Terpadu Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

Eksistensi Kelompok Jaga Warga diperkuat, seiring terbitnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 59 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga.

"Ini kami anggap strategis, tidak sekedar untuk menjaga rasa aman dan nyamannya warga. Pembentukan Jaga Warga ini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan zamannya, dimana ketertiban sosial masyarakat indikator penting keberhasilan Pembangunan,"
ungkap Sri Sultan.

Diharapkan, Kelompok Jaga Warga dapat menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Pengurus Kampung dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

"Hal ini bagi saya jadi sesuatu yang sangat penting. Jaga warga ini demikian strategis. Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu jelas bahwa kepala daerah itu adalah punya tanggung jawab wilayah," ungkap Sri Sultan.

Pembiayaan Kelompok Jaga Warga dialokasikan dari APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, APBKAL, dan Swadaya Masyarakat. Fasilitas yang diberikan untuk mendukung Jaga Warga diantaranya adalah rompi Jaga Warga, handy talky, dana BKK sebesar Rp50 juta per Kalurahan, serta dibentuknya Omah Jaga Warga.

Hadirnya Kelompok Keamanan Jaga Warga, telah memberikan dampak positif. Dampak ini dapat dilihat, dari menurunnya tingkat kejahatan jalanan di DIY. Jaga Warga juga diharapkan turut menjaga ketertiban masyarakat jelang Pemilu 2024.

"Sesuai dengan Visi Gubernur, Kelompok Jaga Warga juga menjadi salah satu daya dukung Reformasi Kalurahan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat," tutur Sri Sultan. (Z-4)