PP GMKI Minta Pemerintah Tegas Tangani Intoleransi
PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak pemerintah untuk tegas dalam menangani kasus intoleransi di Indonesia.
"Pemerintah harus hadir dan memberikan pernyataan sejak awal dalam kasus intoleransi, sehingga kasus tersebut tidak menjadi besar," kata Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Ranto Pasaribu dalam keterangannya, Selasa (19/9).
Ranto mencontohkan kasus terkait intoleransi ialah penolakan pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung pada 2022.
Baca juga: PP GMKI dan Dubes Rusia Bahas Kolaborasi Program Pemuda dan Teknologi
Dalam kasus tersebut, pemerintah kota sempat menolak memberikan IMB gereja dengan alasan bahwa rumah ibadah tersebut akan mengganggu ketertiban umum. Namun, setelah kasus tersebut menjadi viral, pemerintah kota memberikan IMB gereja tersebut.
"Penolakan pembangunan GKKD merupakan tindakan intoleransi yang jelas-jelas melanggar hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.
Dia juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari kemarin. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Jokowi juga tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.
Baca juga: Anies Jawab Santai Isu yang Kaitkan Dirinya dengan Politik Identitas dan Intoleransi
"Pernyataan Presiden Jokowi tersebut jelas dan tegas, bahwa pemerintah harus hadir dan melindungi hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.
Namun, menurutnya pernyataan Presiden tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung.
"Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani kasus intoleransi. Jika tidak, Indonesia akan terancam menjadi negara yang tidak toleran dan inklusif," tandasnya. (Z-6)
Terkini Lainnya
Tambah Fasilitas, Pemkab Bogor Bangun Mal Pelayanan Publik di Rest Area Puncak
BI Sumbar Dorong Peningkatan Transaksi melalui KPPD
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
229 Ribu Guru PPPK belum Penempatan, Pemda Harus Proaktif
Kota Berpredikat Layak Anak Tak Selalu Ramah Anak
Lembur Toleransi Implementasikan Moderasi Kerukunan Umat Beragama di Cianjur
Rayakan HUT Ke-236 Kota Denpasar, Walikota Minta Warga Jaga Toleransi
Lippo Cikarang Tbk Memulai Pembangunan Masjid Lippo Cikarang 2
Moderasi Beragama dan Berbangsa untuk Keutuhan Indonesia
Di Hadapan KWI, Anies Pastikan Teruskan Silaturahim Seperti yang Terbangun di Jakarta
Ganjar Bangun Masjid Agung Jateng di Magelang Sebagai Simbol Kerukunan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap