visitaaponce.com

KEINGINAN Presiden Jokowi menjadikan wilayah maritim sebagai halaman depan negara dapat terwujud bila TNI Angkatan Laut mendapatkan sokongan anggaran yang kuat. Pasalnya luas lautan tidak dapat terjaga dengan baik ketika alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL masih tertinggal dan kurang.

"Belanja alutsista TNI AL dan TNI AU memang harus lebih proporsional. Jika dikaitkan dengan visi negara maritim, tentu masuk akal jika armada laut kita menjadi prioritas untuk diperkuat," ujar pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada Media Group News, Senin (3/5).

Menurut Fahmi, tantangan keamanan di ranah maritim sangat tinggi sehingga membutuhkan perhatian tinggi dari para pemangku kebijakan anggaran pertahanan. Ketika laut tidak bisa ditangani, dampaknya sangat besar terhadap stabilitas nasional. "Jika persoalan laut tidak diatasi akan berdampak buruk bagi keamanan dan kedaulatan kita," ungkapnya.

Ia mengatakan kondisi itu sangat mungkin terjadi. Pasalnya matra laut belum mendapatkan anggaran belanja yang proporsional. Harus diakui bahwa sebagian besar alutsista laut dan udara bisa dibilang jauh lebih mahal daripada alutsista darat. "Nah jika mengacu pada MEF, yang terlihat sejauh ini capaian tertinggi yakni pada matra darat dengan kisaran mendekati 80%, sementara di laut belum mencapai 70%, dan matra udara malah masih di bawah 50%," katanya.

Fahmi menyarankan pemerintah dan DPR memperbaiki capaian yang tidak selaras tersebut. Targetnya, porsi belanja alutsista akan lebih proporsional dengan skala prioritas yang jelas dan terukur serta memperhatikan proyeksi ancaman.

Pembangunan sektor pertahanan mestinya tak boleh mengalami perubahan yang drastis, termasuk ketika pemerintahan berganti dan orientasi kebijakan sektor pertahanan mengalami penyesuaian. "Karena yang direncanakan dan dibangun hari ini, mestinya memang disiapkan untuk menghadapi proyeksi ancaman di masa mendatang. Bukan belanja pagi ini untuk dipakai besok siang," pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, analis pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mendukung setiap langkah untuk menghasilkan kejelasan pembangunan pertahanan. Hal ini termasuk mengenai pihak-pihak yang harus diberikan mandat belanja alutsista supaya menjawab tantangan keamanan jangka menengah dan panjang.

Ia mengaku kuasa anggaran tidak harus ditangani oleh Kementerian Pertahanan. Lembaga ini juga harus memiliki perencanaan dan penyusunan yang sesuai kaidah Cadmid Cycle.

"Bukan sekadar menjadi tukang jalan-jalan, shopping semata, sehingga pengadaan alutsista bersifat top down. Jika ini yang terjadi saya mengusulkan Panglima TNI yang ikut menjadi kuasa anggaran, karena setidaknya mereka memiliki perencanaan yang seksama dari kajian yang matang akan strategi, taktik, dan kebutuhan mesin perangnya dan bersifat bottom up," paparnya.

Kemudian TNI AL dan AU memiliki cakupan tugas yang sangat luas dan membutuhkan alutsista dengan teknologi canggih. "Namun apakah sejauh ini kebutuhan itu sudah dipenuhi negara? Tugas presiden menentukan visi negara poros maritim dunia dan para menteri mewujudkannya at all cost," tutupnya. (OL-14)