Ini Usulan NasDem Terkait Jadwal Pemilu Masa Transisi Pemerintahan
PARTAI NasDem mengusulkan agar penetapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 dapat mempertimbangkan masa transisi pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa meminta agar penetapan hari pemungutan suara tidak terpaut jauh dengan masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di bulan Oktober.
"Terkait waktu pelaksanaan Pemilu kita juga harus memperhatikan keefektifitas pemerintahan. Ini penting," ujar Saan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu, DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).
Menurut Saan, jeda waktu masa peralihan transisi pemerintahan yang terlalu lama dapat berimbas pada terganggunya roda pemerintahan yang masih berjalan. Hal tersebut dapat berimbas pada keefektifan kebijakan pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
"Ini otomatis sudah terganggu jalannya pemerintahan. tim sukses yang menang pasti sudah mulai menekan, maka dari itu jangan kita membiarkan transisi terlalu lama. sisa pemerintaha Jokowi pasti akan terganggu," ujar Saan.
Baca juga : Pemerintah Tolak Usulan Pemilu Digelar 21 Februari 2024
Selain catatan tentang keefektifan masa transisi pemrintahan, Saan juga memberikan catatan tentang efisiensi pengunaan anggaran pelaksanan Pemilu serentak di tengah pandemi covid-19. KPU mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu dan Rp 26 triliun untuk Pilkada. Saan meminta KPU untuk melakukan penghematan anggaran sehemat mungkin dalam melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
"Situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit. Dan bahkan ini menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait soal anggaran," tegasnya.
Kendati demikian Saan menegaskan bahwa efisiensi anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan tidak sampai mengabaikan beban kerja kerumitan para penyelenggara. Pemerintah tetap perlu menyeimbangkan penggunaan anggaran Pemilu 2024 dengan beban kerja dan kerumitan pelaksanaan Pemilu.
"Beban kerja dan kerumitan Pemilu 2024 itu juga harus dipahami. Ada pilkada yang tidak bisa dikutak-katik sehingga tingkat kerumitan Pemilu dan beban penyelenggara akan berat," ungkapnya. (OL-2)
Terkini Lainnya
Permasalahan Berulang, Transparansi Pelaksanaan PPDB Harus Ditingkatkan
Kunjungi Lokasi Banjir Parigi Moutong, Ahmad Ali Berikan Langsung Bantuan ke Masyarakat
Dukung Pemberdayaan Desa Wisata demi Tumbuhnya Pusat Ekonomi Baru yang Merata
Usung Rico-Zaki, Nasdem dan Gerindra Koalisi di Pilkada Medan
Waketum NasDem Ahmad Ali Sampaikan Alasannya Maju Pilgub Sulteng
Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan Harus Konsisten Dilakukan
Pengunduran Diri Gantz Tambah Tekanan pada Netanyahu
Iuran Tapera Jadi Perdebatan, REI Usul Dana Pendampingan
Rapat di Komisi I, Wamenhan Keceplosan Sebut Periode Selanjutnya sebagai Pemerintahan Jokowi-Gibran
Kantor Pemerintahan belum Layak Dipindahkan ke IKN
Australia-Indonesia Pererat Kerjasama Hubungan Indo-Pasifik di Forum Air Dunia
PDIP Mulai Bahas Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap