CSIS dan ICW Anggap Seleksi Anggota BPK Langgar Putusan MK
![CSIS dan ICW Anggap Seleksi Anggota BPK Langgar Putusan MK](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/07/2731ccfe88d858055f16afe56f52b917.png)
PENELITI Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengungkapkan, masih diakomodasinya kader parpol dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 bertentangan dengan putusan Mahlamah Konstitusi. Putusan itu melarang anggota BPK dari anggota partai politik.
Menurutnya prosedur pengisian keanggotaan BPK, dan pembatasannya diatur dalam Pasal 28 Huruf e UU 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU 15/2006).
"Kedua pasal tersebut, sejatinya berkaitan dengan isu yang tetap berkembang di dalam ruang publik, yakni; masih adanya dominasi keanggotaan BPK yang berasal dari unsur partai politik," tandasnya.
Nicky mengungkapkan dominasi tersebut tidak terlepas dari mekanisme pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR. Adanya mekanisme tersebut menunjukkan adanya negosiasi ataupun intervensi pengaruh politik tidak dapat dihindari.
Nicky berpegang pada Putusan MK No. 106/PUU-XII/2014 yang secara fundamental memperkuat kedudukan Pasal 28 Huruf E UU 15/2006 yang mengenai larangan anggota BPK menjadi anggota partai politik. Selanjutnya, MK memberikan pedoman penting terkait larangan tersebut yakni hendaknya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum mendaftarkan diri yang bersangkutan sudah mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan partai.
"Di sisi yang lain, dalam Putusan tersebut, MK memberikan pesan kunci yang merupakan virtue bagi setiap anggota BPK, yakni setiap anggota BPK wajib memiliki nilai integritas dan imparsialitas. Sehingga, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, setiap anggota terbebas dari pengaruh apapun. Dengan kata lain pesan kunci tersebut mengarahkan pada suatu etos kerja dan integritas yang tinggi," tandasnya.
Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menegaskan dalam menjalankan fungsi auditif dan eksaminatif, BPK harus lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan partai agar punishment dan independensi di depan public tetap terjaga.
Menurutnya, dalam beberapa kasus, BPK sebagai lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tetapi justru tidak serius membenahi instansinya.
“Ada kode etik BPK, tetapi punishment dan penegakannya kurang berjalan baik,” sebutnya.
Egi menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin lembaga BPK bebas korupsi karena beberapa kasus korupsi kerap terjadi di daerah yang mendapat predikat WTP.
“Jual beli predikat sering condong untuk menjaga gengsi, tetapi sebenarnya institusi yang memiliki visi bersih dari korupsi, belum tentu bersih menjalankan amanatnya," pungkasnya. (OL-8)
Terkini Lainnya
DPR Isyaratkan Tolak Usulan Pemberian PMN ke Bank Tanah
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Demokrat: KPK Dulu pernah Ditakuti DPR
Pemerataan Bidan Juga Perlu Bukan Hanya Dokter Umum dan Spesialis
HUT ke-78 Bhayangkara, Gus Muhaimin Ingatkan Polri Amalkan Rastra Sewakotama
Wapres Ingatkan Calon Pimpinan KPK Selanjutnya Dipilih Berdasarkan Integritas, bukan Titipan
Calon Anggota 2024-2029 BPK Diminta dari Kalangan Non-Parpol
ICW Sarankan Pansel Syaratkan Kepatuhan LHKPN Kepada Capim KPK
Pansel Belum Dibentuk, Seleksi Pimpinan KPK Tetap Dilakukan
Komisi Kejaksaan Buka Pendaftaran Calon Anggota Baru, Ini Caranya
Mencari Nakhoda Baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap