Pemerintah dan KPU Diminta Hentikan Kegaduhan Anggaran Pemilu
PEMERINTAH dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didorong untuk segera menyelesaikan polemik anggaran Pemilu 2024. Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada pihak tertentu dari kelompok politik kepentingan yang memanfaatkan isu macetnya anggaran pemilu untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu fokus tahapan pemilu," ujar Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo diskusi bertajuk 'Anggaran pemilu seret, akankan tunda pemilu lagi?' yang digelar oleh PARA Syndicate, Rabu(3/8).
Baca juga: Pasal Perzinaan di RUU KUHP, Sosiolog: Harusnya Ada Aduan Masyarakat
Persoalan anggaran menurutnya bisa diselesaikan tanpa polemik antara KPU RI dan pemerintah. Seperti diberitakan,
KPU RI sempat mengungkapkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 belum cair sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dikhawatirkan jadi tidak optimal.
Menurut KPU, anggaran pemilu yang diterima lebih rendah dari jumlah sudah disetujui bersama DPR. Untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini, KPU mendapat tambahan anggaran Rp1,2 triliun, jumlah itu dianggap masih kurang Rp4,3 triliun.
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan jika masalah anggaran dibiarkan, masalah lain akan timbul yakni keraguan publik terhadap kredibilitas pemilu. Padahal, antara pemerintah, KPU RI dan DPR sudah terjadi kesepakatan mengenai besaran dan pencairan anggaran pemilu untuk 2022.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan ketersediaan anggaran pemilu sangat penting sebab tahapan pemilu akan memasuki verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. (OL-6)
Terkini Lainnya
Kemenkeu belum Bisa Pastikan Nasib Anggaran K/L Tahun Depan
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Harus Bertahap
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Penjabat Bupati Deiyai Elimelek Minta Perangkat Kampung Pahami Regulasi Kelola Anggaran
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Dugaan Korupsi Dana Pelantikan KPPS Sleman Mencapai Rp302 Juta, Kejaksaan Beri Atensi
Viral, Snack Pelantikan KPPS Sleman Disunat. KPU: Kita Usut
APBD Kabupaten Nduga Belum Ditetapkan, Penyelenggaran Pemilu Terancam Tertunda
Pemprov DKI Usulan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp1,1 Triliun
Dana Rp224 M untuk Pilkada Sulsel 2024 sudah Disepakati
DPR Tepis Anggaran Pemilu Hanya Satu Putaran
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap