Peretasan Bjorka Soal Munir, Kontras Dorong Pemerintah Cari Dokumen TPF
![Peretasan Bjorka Soal Munir, Kontras Dorong Pemerintah Cari Dokumen TPF](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/09/146be94ee209b69f6c94a491a5a658fa.jpg)
KOORDINATOR Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengkritik Presiden Joko Widodo yang membentuk tim khusus tangani serangan peretas Bjorka. Diketahui, salah satu hal yang dibongkar Bjorka terkait dalang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Alih-alih membentuk tim khusus untuk menangani Bjorka, Fatia mendesak pemerintah mencari dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus Munir yang dinyatakan hilang.
"Dengan adanya hal ini (peretasan Bjorka), Jokowi bukannya semestinya malah membuat tim untuk mengejar Bjorka, tapi membuat tim untuk mencari di mana dokumen TPF," kata Fatia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (13/9).
Baca juga: Istri Munir: Peretasan Bjorka Punya Pesan Penting
Selain itu, ia juga mendorong Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali atas putusan bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr, nama yang disebut Bjorka di balik pembunuhan Munir. Di pengadilan tingkat pertama dan kasasi Mahkamah Agung (MA), majelis hakim membebaskan Muchdi.
Menurut Fatia, negara seharusnya terpukul karena dalang kasus Munir justru diungkap seorang hacker, bukan oleh negara itu sendiri secara resmi. Dengan ditemukannya dokumen TPF, pihaknya berharap keterlibatan Muchdi dalam pembunuhan Munir bisa kembali diusut.
Diketahui, Munir dibunuh dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Dari hasil autopsi, ditemukan racun arsen dalam tubuh Munir.(OL-5)
Terkini Lainnya
Presiden Jokowi Kembali Digugat ke Pengadilan
Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
7 Peristiwa Kekerasan di Tanah Papua, Pendekatan Militer Pemerintah Dinilai Ilegal
Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Kontras: Pernyataan Capres 02 Kuatkan Keterlibatan Prabowo dalam Kasus HAM
Kata 'HAM' di Dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Paling Sedikit
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pakar IT: Negara Harus Miliki Simpanan Berkas Digital Tiga Lapis
Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
Presiden Jokowi Diminta Pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi Karena Peretasan PDN
Gagal Tangani Serangan PDNS, Komunitas Keamanan Siber Desak Menkominfo Mundur
Peretasan PDN Buah dari Obsesi Pemerintah Lakukan Sentralisasi Data
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap