Tak Lolos Verifikasi, Partai Prima dan PKP Laporkan KPU ke Bawaslu
![Tak Lolos Verifikasi, Partai Prima dan PKP Laporkan KPU ke Bawaslu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/10/0c07f2d894f40cf30456562c0f5fa9e0.jpeg)
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan telah menerima gugatan dari partai politik Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Adapun gugatan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) buntut tak lolosnya kedua parpol dari tahapan verifikasi administrasi.
"Laporan kita terima, tapi karena memang belum lengkap, kita minta perbaiki," ujar anggota Bawaslu RI, Puadi, Selasa (18/10).
Baca juga : Verifikasi Prima jadi Sinyal Ketidakcermatan Kerja KPU
Puadi menjelaskan pihaknya memberi waktu tiga hari untuk kedua parpol melengkapi berkas yang dinilai Bawaslu masih belum lengkap.
"Kita akan lakukan kajian kalau memang benar sudah lengkap kemudian diregistrasi baru mungkin dilakukan proses mediasi," paparnya.
Proses mediasi dilakukan jika laporan itu memenuhi syarat materil kemudian diregistrasi dan harus memenuhi formil materil.
Baca juga : KPU Pastikan NIK Ganda tidak Muncul pada Penetapan Parpol
Puadi menerangkan kedua parpol melapor ke Bawaslu pada Senin (17/10).
Sebelum laporan diregistrasi, Puadi menerangkan Bawaslu punya waktu dua hari untuk proses mediasi.
"Mediasi punya waktu dua hari untuk mencapai kata sepakat atu tidak. Jadi nanti Bawaslu mengundang pemohon dan termohonnya. Termohonnya kan KPU, dilakukan mediasi," terangnya.
Baca juga : 6 Parpol tak Lolos Pemilu Siap Melawan KPU-Bawaslu
"Kalau misalkan mencapai kata sepakat ya udah, nanti kesepakatannya apa. Kalau tidak mencapai kata sepakat maka dilaukan mekanisme ajudikasi. Jadi setelah registrasi sampai penyelesaian sengketa itu punya waktu 12 hari," tambah Puadi.
Puadi menjelaskan laporan kedua parpol itu termasuk objek sengketa. Pasalnya, kedua parpol datang ke Bawaslu dengan membawa berita acara serta SK, sehingga hal itu menjadi objek sengketa.
"Bawaslu begitu ada orang lapor sengketa, ya laporan kita terima dulu, lalu kita pelajari. Nah, setelah dipelajari laporannya, lengkap atau tidak lengkap persyaratan terhadap laporannya. Kalau tidak lengkap, mereka punya waktu tiga hari untuk memperbaiki laporannya," tandasnya. (Ykb/OL-09)
Terkini Lainnya
Relawan Dorong Anies Gandeng PDIP dalam Pilgub Jakarta
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Pemprov Jateng Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Senilai Rp22,6 Miliar
Formappi Apresiasi MKD Berani Sanksi Bamsoet
4 Parpol di Cianjur Bentuk Koalisi Sugih Mukti Hadapi Pilkada 2024
Gerindra Klaim RK Pilih Ikut Pilgub Jakarta
Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak Penuhi Syarat Administrasi Calon Independen Pilkada Jakarta
Verivali DTKS lewat Musyawarah Desa Efektif tapi Tidak Efisien
Komisi I DPR Pastikan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Senin Depan
KPU DKI Mulai Proses Verifikasi Dokumen Bacaleg, Cek Jadwalnya di Sini
Ini Sederet Penyebab Siswa tidak Bisa Daftar PPDB DKI Jakarta
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap