Mahfud Reformasi Moral dan Kultural Kepolisian Tidak Berjalan Baik
PEMERINTAH mengakui proses reformasi moral dan kultural di tubuh kepolisian tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, hingga saat ini perilaku aparat kepolisian kerap diwarnai praktik hedonisme dan kesewenang-wenangan.
“Reformasi moral dan kultural tidak bisa dijalankan secara baik karena masih tetap diwarnai oleh hedonisme. ,” katanya Mahfud dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia di ruang kerjanya, Rabu (19/10)
Yang menjadi semakin pelik, tambah Mahfud, praktik hedonisme dan kesewenang-wenangan ini berlangsung masif dan banyak melibatkan pejabat struktural kepolisian. “Belum lagi, aktivitas di antara mereka saling ‘cantel’. Sehingga saya katakan harus ada reformasi hukum,” ujarnya.
Mahfud mengamini terungkapnya sejumlah kasus kriminal yang menimpa sejumlah petinggi kepolisian karena apes. Artinya, lanjutnya, aparat yang kejahatannya terungkap ini bukan hanya sendirian. “Yang salah banyak cuma dia apes tertangkap. Kalau itu artinya reformasi harus kultural dan tentu saja kontrol yang kuat,” tegasnya.
Sebelumnya Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti, menekankan reformasi di tubuh Polri bukan hanya sekadar menyelesaikan kasus demi kasus yang melibatkan anggota. ''Reformasi secara keseluruhan, harus dibongkar dalam arti tata kelola dalam institusi Polri itu dicari kelemahan-kelemahannya," ujarnya.
Menurutnya, untuk melakukan reformasi tersebut perlu adanya pengawasan dari pihak independen yang berasal dari rakyat sipil. Hal tersebut lantaran pengawasan oleh pihak kepolisian belum berjalan sesuai dengan semestinya.
"Pengawasan kan banyak, tapi seperti yang kita tahu Kompolnas enggak terlalu jalan. Harus ada tim independen dari masyarakat sipil, yang jelas jangan dari dalam polisi sendiri atau dengan akademisi yang terlalu dekat dengan Polri," ujar Bivitri.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani mengatakan presiden membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan kepolisian dan eksesnya terhadap keamanan warga negara.
"Presiden dan DPR segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang menyangkut Polri belakangan ini dengan agenda konkret reformasi kepolisian berkelanjutan secara struktural, instrumental, dan kultural demi memastikan kerja-kerja kepolisian profesional, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Menurutnya masalah-masalah yang mendera kepolisian diakibatkan akibat tumpulnya mekanisme kontrol dan absennya akuntabilitas polisi. Adapun kesewenang-wenangan dan lainnya, ujar dia, hanya merupakan sekelumit persoalan yang dilahirkan dari berbagai masalah dalam tubuh Polri yang belum selesai. Mulai dari penataan kelembagaan, hingga mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang tidak memadai.
Sebagaimana diketahui, institusi kepolisian saat ini tengah dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang turun drastis akibat tiga peristiwa besar yang melibatkan korps Bhayangkara itu. Mulai kasus penembakan di Duren Tiga yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang, hingga yang terbaru tertangkapnya eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. (Ind/OL-8)
Terkini Lainnya
Kejagung Bantah Pernyataan Alexander Marwata soal Ego Sektoral Berantas Korupsi
Lima Tahanan Polres Polewali Mandar Kabur, Empat Tertangkap
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Kasus Jenazah Dicor, Otak Pembunuhan Ditangkap di Padang Sumbar
Polda Lampung Tangkap Belasan Selebgram Promosikan Judi Online
PK Kasus Vina, Kuasa Hukum dan Orangtua Akui Sulit Bertemu Terpidana
Mahfud MD Sebut Idul Adha tidak Hanya Ritual Tapi Keteladan
Mahfud MD Sebut Penyelesaian Kasus Vina Tak Profesional, Ini Kata Habiburokhman
Ganjar Pranowo Disambut Antusias Ratusan Pelajar Saat Harlah Pancasila di Ende
Megawati, Ganjar, dan Mahfud Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende
Mahfud MD Balik Mengajar di Kampus Tunjukkan Etika Politik yang Baik
KPU Pastikan Ganjar-Mahfud Diundang dalam Penetapan Capres-Cawapres Terpilih
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap