Kasus Rafel, KPK Didorong Perkuat Sistem LHKPN
![Kasus Rafel, KPK Didorong Perkuat Sistem LHKPN](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/19937b0ae46d6855be02e21b88612bf2.jpeg)
DUGAAN ketidakcocokan antara harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan profilnya sebagai pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinilai tidak akan terungkap tanpa adanya kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo.
Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperkuat sistem laporan harta kekayaan negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara.
Pasalnya, pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Indonesia, Yunus Husein, mengatakan, tenaga KPK untuk memverifikasi semua LHKPN penyelenggara negara tidak cukup. Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk menciptakan aplikasi yang dapat mendeteksi ketidakcocokan profil penyelenggara negara dengan LHKPN yang dilaporkan.
"Sehingga, kalau dilihat dari jenjang kepangkatan, standar gaji, dan ternyata asetnya di atas kewajaran, misalnya beberapa kali lipat dari yang sewajarnya, bisa timbul yang namanya red flag. Red flag itu warning, dan itu harus didalami," terang Yunus kepada Media Indonesia, Sabtu (25/2).
Melalui sinyal red flag tersebut, KPK dapat melakukan enhanced due diligence (EDD) atau uji tuntas lanjutan terhadap penyelenggara negara. LHKPN pejabat pajak, kata Yunus, dapat dikategorikan high risk alias berisiko tinggi.
Ia berpendapat, masih ada 'rafael-rafael' lain yang belum terungkap saat ini. Apalagi, kasus perpajakan menempati urutan ketiga tindak pidana asal dalam TPPU di Indonesia, setelah korupsi dan narkotika.
Baca juga: Polisi Sebut Pelat Palsu Rubicon Kasus Penganiayaan untuk Hindari ETLE
Lebih lanjut, Yunus menilai temuan ketidakcocokan LHKPN Rafael harus menjadi peringatan tentang urgensinya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebab, RUU tersebut salah satunya mengatur soal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Di Australia, sambung Yunus, konsep itu dikenal dengan istilah unexplained wealth. Ini dapat menjadi pintu masuk penelusuran aset kekayaan tidak sah saat penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Ia menjelaskan, ada dua pendekatan yang dapat diselesaikan atas temuan tersebut, yakni pidana dan administratif.
"Kalau administratif, misalnya dia melapor kekayaannya Rp100 miliar. Terus dia tidak bisa membuktikan, hanya bisa membuktikan Rp80 miliar saja, maka Rp20 miliarnya dirampas untuk negara," tandasnya.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, profil Rafael sebagai pejabat eselon III tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan. KPK, lanjutnya, akan melakukan klarifikasi terhadap Rafael atas kekayaan yang dilaporkan.
"Kita lihat dulu nih sumbernya, ya kan, (misalnya dari) warisan, (atau) jangan-jangan rekeningnya ada lagi yang lain. Itu pemeriksana standar lah," kata Pahala.
Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui sudah mencopot Rafael dari jabatan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Rafael juga telah menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) terhitung Jumat (23/2). Langkah tersebut diapresiasi oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.
Kendati demikian, Arsul meminta semua pihak untuk berpedoman pada asas praduga tak bersalah. "Kita tunggu proses pemeriksaan dan klarifikasi yang sedang dilakukan oleh Kemenkeu maupun KPK. Tentu kita harapkan nanti terjelaskan dengan baik hasilnya," tandasnya. (OL-4)
Terkini Lainnya
12,7 Juta Orang Sudah Laporkan SPT Tahunan
Hakim Nyatakan Istri Rafael Alun Tak Terlibat Kasusnya
Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Masih Pikir-Pikir
Vonis Rafael Alun Diringankan Karena jadi PNS Lebih dari 30 Tahun
Kemenkeu Diminta Reformasi Struktural Ditjen Pajak
Triv Tanggung Pajak Transaksi Aset Kripto Nasabahnya
Putra Joe Biden Terancam Penjara 10 Tahun Karena Kepemilikan Senpi Ilegal
KPK Kesulitan Pantau Aset Rafael Alun yang Kemungkinan Diubah jadi Kripto
KPK Sita Rumah Rafael Alun yang Dibeli dari Grace Tahir
KPK Bidik Penerima Suap Eks Pejabat Pajak Rafael Alun
Mafia Pajak
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap