Mendagri Ingin Penanganan Bencana Masuk Standar Layanan Minimal Daerah
MENTERI Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong adanya standarisasi penanganan bencana sebagai standar pelayanan minimal daerah. Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah daerah (pemda) bisa memasukkan kurikulum penanganan bencana di seluruh tingkat pendidikan.
"Saya instruksikan kepada kepala daerah agar urusan bencana masuk dalam urusan wajib standar pelayanan minimal," jelas Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (2/3).
Baca juga: Viral Video Penyitaan Harta Tito Karnavian, KPK: Hoaks
Dalam paparannya Tito menjelaskan Pemda juga wajib menjadikan pelayanan bencana sebagai layanan minimal yang setara dengan layanan di tingkat pendidikan dan kesehatan. Seluruh provinsi dan 552 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia wajib membuat anggaran tentang penanganan bencana.
"Daerah harus membuat lembaga dan anggarannya tentang penanganan bencana," tutur Tito.
Anggaran penanganan bencana disampaikan Tito bisa bersumber dari APBN dan juga APBD. Selain itu daerah juga diizinkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta yang peduli dengan penanganan-penanganan bencana.
"Saya sudah buat Surat Mendagri tanggal 4 Maret 2022 yang bisa dijadikan oleh daerah sebagai dasar penyusunan APBD," ungkapnya.
Baca juga: Tito Harap Isu Stunting tak Terpinggirkan Oleh Persoalan Pemilu
Tito menjelaskan, ke depan tidak boleh ada lagi pihak yang menyepelekan dampak dan bahaya dari kejadian bencana alam. Dirinya menyinggung Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ditertawakan saat bersembunyi di kolong meja saat terjadi gempa bumi.
"Jadi enggak perlu lagi ada istilah ketawa, kalau Kepala BMKG ini, ibu mantan rektor, begitu terjadi gempa lagi RDP di DPR masuk ke dalam kolong meja. Ya memang begitu pelajarannya begitu. Di Jepang semua begitu anak-anaknya enggak perlu diketawain," jelas Tito. (OL-17)
Terkini Lainnya
Ini Peran Polri dalam Masyarakat: Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik
Kinerja Sektor Publik Bakal Terdongkrak Jika Terapkan Teknologi AI
Pemerintah Targetkan 18 Layanan Publik Terdampak PDNS 2 Pulih Akhir Juni
Server PDNS Diretas, Guru Besar IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya
Sepekan PDNS Diretas, Masih ada 282 Instansi Layanan Publik Belum Pulih
Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
Pj Gubernur Jateng Ajak Pencegahan dan Inovasi Teknologi dalam Penanganan Bencana 2024
Kolaborasi Kunci Utama Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Gubernur Jawa Barat Minta Bantuan BMKG Padamkan Kebakaran TPA Sarimukti
Tim Komisi VIII DPR Tinjau Kesiapan Penanggulangan Kebencanaan di Yogyakarta
2.657 Kejadian Bencana Terjadi di Indonesia
Indonesia Kendalikan Karhutla Berkat Sinergitas
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap