visitaaponce.com

DAMPAK kemarau panjang di Tanah Air pada tahun ini yang disebabkan fenomena el nino harus diwaspadai, salah satunya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapakan sejumlah antisipasi.

Peningkatan pengendalian karhutla dilakukan melalui upaya pencegahan secara permanen dengan analisis iklim, deteksi dini, pengendalian operasional, dan aktivasi seluruh satgas pengendalian karhutla.

Selanjutnya, beberapa aspek penting dalam pengendalian karhutla diperkuat, antara lain optimalisasi organisasi, SDM, sarana prasarana, pengembangan inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: 6,3 Ton Garam Ditabur di Langit untuk TMC Karhutla Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan, dalam mengantisipasi karhutla, pihaknya telah dan sedang melakukan upaya-upaya pe­ngendalian yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pascakarhutla.

KLHK telah menggiatkan patroli pencegahan karhutla sepanjang tahun, baik patroli mandiri yang dilakukan Manggala Agni maupun patroli terpadu. Patroli terpadu beranggotakan tim yang terdiri dari Manggala Agni bersama anggota Polri, TNI, tokoh masyarakat, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Monitoring dan deteksi dini hotspot yang terpantau juga terus dilakukan melalui Karhutla Monitoring System. Selain itu, KLHK juga melakukan verifikasi lapangan/groundcheck hotspot yang terpantau.

“KLHK mendorong kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pengendalian karhutla sebagaimana amanat pada Insruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” terang Menteri LHK dalam keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Selasa (15/8).

Baca juga: BPBD Sumsel Fokuskan Penanganan Karhutla di OKI

KLHK mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 50.570 hektare (ha). Angka itu menurun 14,49% ketimbang periode yang sama pada 2022 yakni 59.142 ha.

Sejumlah provinsi telah menetapkan status siaga darurat sepanjang Februari sampai November 2023, di antaranya Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Penetapan status siaga darurat oleh Gubernur ini adalah untuk mengoptimalkan pengerahan sumberdaya dalam pengendalian karhutla di provinsi tersebut.

Selain pengendalian karhutla melalui operasi darat, pemerintah juga melakukan operasi udara dengan melaksanakan patroli udara, water bombing, dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). TMC melalui pembuatan hujan buatan bertujuan untuk memperpanjang musim hujan.

Hal itu sudah dilaksanakan sejak KLHK beberapa tahun lalu yang turut berperan dalam berkuranganya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Tahun ini, TMC telah dilaksanakan sepanjang April-Juli di sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Jumlah garam (NaCl) yang sudah disemai sebanyak 141,28 ton atau 165 sortie.

TMC yang dilaksanakan berhasil membasahi lahan gambut, meningkatkan tinggi muka air tanah, dan mengisi embung-embung untuk cadangan air jika terjadi karhutla.

Sinergi antarstakeholder

KLHK juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif antar-stakeholder terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah, hingga ke tingkat tapak. Pertama, KLHK melakukan pengu­atan sinergitas melalui rapat koordinasi yang di­selenggarakan mulai dari tingkat pusat yang dipimpin oleh Menkopolhukam hingga tingkat daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Dalam hal pelaksanaan rekayasa cuaca (TMC) untuk pembasahan areal gambut, KLHK juga bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Restorasi Gambut (BRGM), TNI AU, dan mitra kerja lainnya.

KLHK juga bekerja sama dengan Satgas Daerah Pe­ngendalian Karhutla. Ketika gubernur sudah menetapkan Surat Keputusan Siaga Bencana Karhutla, maka tim Satgas akan segera dibentuk bersama TNI, POLRI, BPBD, dan OPD teknis daerah lainnya. Manggala Agni juga menjadi bagian Satgas Daerah Pengendalian Karhutla.

Baca juga: Hampir 1.500 Hektare Hutan dan Lahan di Kalsel Terbakar

KLHK juga telah menyusun Peraturan Menteri Lingkung­an Hidup Nomor P.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi sarana prasana pengendalian karhutla secara baik dan bertanggung jawab.

Menteri LHK memastikan sinergitas antarstakeholder berjalan dengan baik. “Sinergitas ini mampu memperkuat kesiapsiagaan dan antisipasi para pihak dalam menangani karhutla,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah hal masih menjadi PR dalam pe­ngendalian karhutla. Pertama, masih kurangnya alokasi dana dari beberapa pemerintah daerah untuk kegiatan pengen­dalian karhutla. Selanjutnya, perusahaan pemegang izin diminta terus melengkapi sarana, prasarana, dan tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menjaga areanya.

Kemudian, penyadartahuan masyarakat dan korporasi harus terus ditingkatkan lagi. Terakhir, pengembangan inovasi dalam penyiapan lahan tanpa bakar harus terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam penerapannya. (S-1)