Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif
![Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/04/2e4f7b8292392ee748fcb63395fce10f.jpg)
PRAKTIK koruptif yang terjadi jelang pemilihan kepala daerah sudah menjadi perilaku laten pihak yang ingin memenangkan kontestasi pemilihan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan biaya politik kita memang tinggi namun bukan berarti korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan.
“Ini mesti dibongkar. Biaya politik memang tinggi. Negara harus turun tangan. Tapi etika dan moral politisi juga catatan. Mestinya tetap jaga perilaku yang mulia jangan korupsi,” ujarnya, Selasa (11/4)
Menurutnya kondisi ini pasti sudah diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga harus lebih proaktif membongkar termasuk mencegah korupsi.
Baca juga: Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng
“Penegak hukum harus proaktif dengan peta jalan alur dana masuk dan dana keluar. Bisa jadi juga digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Sementara itu menurut anggota Komisi II DPR lainnya Wahyu Sanjaya perilaku koruptif memang harus terus digaungkan dan ditanamkan dalam setiap individu khususnya penjabat negara. Namun secara realistis biaya politik yang besar mendorong untuk melakukan tindakan curang dan pidana.
Baca juga: Di KPK, Firli Bahuri Sejak Awal Bermasalah
“Tidak ada biaya politik yang murah. Lebih bagus sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan dihitung berdasarkan persen kemampuan daerah,” terangnya.
Menurutnya jika APBD kabupaten atau kota senilai Rp3 triliun dan gaji kepala daerah 1% maka hal itu cukup mempengaruhi sikap kepala daerah untuk menghindari korupsi.
“Saya rasa tidak akan ada lagi perilaku itu. Karena sistem pemilu kita terbuka atau tertutup tetap saja biaya politiknya mahal,” cetusnya.
Sebelumnya, KPK meringkus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni, diduga melakukan korupsi untuk mendanai keikutsertaan di Pilkada dan pemilihan legislatif, KPK juga menahan Bupati Meranti Muhammad Adil yang terjerat tiga kasus korupsi salah satunya untuk mempersiapkan logistik pilkada dan pemilu. (Sru/Z-7
Terkini Lainnya
Ketua KPU Terlibat Kasus Asusila, Puan Maharani : Masalah Serius Harus Dievaluasi
Permasalahan Berulang, Transparansi Pelaksanaan PPDB Harus Ditingkatkan
KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
DPR Didorong Gelar Pansus Usut Dugaan Skandal Impor Beras
Formappi: Ruang Sidang DPR Sepi Potret Malasnya Anggota DPR Bekerja
KPK Buka Penyelidikan Kasus Korupsi, Seret Anggota DPR RI dan BPK
Uang Rp1 Triliun PT Taspen Diputar ke 3 Jenis Investasi Fiktif
KPK Isyaratkan segera Tahan Tersangka Kasus Korupsi APD Kemenkes
Pengusutan Perkara Lain Firli Bahuri Dianggap Upaya Penundaan Kasus yang Berjalan
Kasus Korupsi Rp3,7 Miliar, Kejati Sumut Tahan Dua Tersangka
Dua Mantan Pejabat Bank NTT jadi Tersangka Kasus Perbankan
Pegiat Antikorupsi: Koordinasi KPK dan Polri-Kejaksaan Agung Memang tidak Baik
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap