Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Pengamat Daerah Semakin tidak Serius Urus Infrastruktur
![Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Pengamat: Daerah Semakin tidak Serius Urus Infrastruktur](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/b696d42bf9bd27a467be175fc8b5259b.jpg)
DIREKTUR Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau jalanan rusak di Provinsi Lampung kurang berdampak signifikan. Ia mengatakan kunjungan itu hanya agar masyarakat tidak ramai soal buruknya kondisi jalanan yang viral di media sosial. Meski demikian, Trubus mengatakan pesan presiden juga bisa diartikan agar pemerintah daerah menaruh prioritas pada perbaikan infrastruktur seperti jalan.
“Saya melihat makna lebih pada pencitraan, memberikan rasa aman pada masyarakat supaya tidak terjadi gejolak. Jalanan rusak tidak hanya Lampung di berbagai wilayah, provinsi, kabupaten/kota banyak jalanan yang rusak apalagi jalan desa,” ujar Trubus ketika dihubungi, Jumat (5/5).
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Padahal pemerintah pusat hanya bertanggung jawab pada jalan-jalan nasional. Sedangkan jalan di daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah. Trubus menilai cara itu justru berdampak buruk pada tata kelola anggaran, sehingga membuat pemerintah daerah tidak serius menetapkan anggaran untuk program prioritas.
Baca juga : Kapan Perbaikan Jalan Rusak Dimulai? Jokowi: Di Lampung Juni, Jambi Juli, Sumut Juli
“Memang ini bagian dari upaya pemerintah mendorong daerah untuk memprioritaskan infrastruktur jalan. Tapi caranya salah dengan memberikan bantuan bagi daerah yang tidak mampu, kemudian diambil alih (perbaikannya) oleh pusat. Itu menimbulkan dampak buruk. Kepala daerah nanti tidak memprioritaskan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun jalan seolah jadi urusan pemerintah pusat,” papar Trubus.
Trubus menyebut anggaran pemda umumnya habis untuk belanja pegawai atau menggaji aparatur sipil negara. Sedangkan alokasi untuk infrastruktur cenderung minim. Itu menurutnya perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Hampir semua daerah APBD habis untuk belanja / menggaji pegawai atau perjalanan dinas. Tetapi infrastruktur minim sekali kebanyakan 20% sudah tinggi. Sedangkan gaji pegawai mendekati 50%,” ucapnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Dapat Laporan 7.400 Jalan Rusak dari Medsos. Semuanya Diperbaiki?
Kemendagri, ujarnya, perlu mendorong pada pemerintah daerah untuk kreatif dan melakukan inovasi. Persoalannya, imbuh Trubus, banyak kepala daerahnya tidak inovatif sehingga daerah tidak melakukan apa-apa. Seharusnya, ujar dia, daerah bisa mengundang investor untuk mendorong pembangunan.
“Yang menjadi masalah daerah yang miskin sumber daya alam, pemerintah pusat juga memberikan izin euforia terhadap pemekaran wilayah sehingga dampaknya ada daerah-daerah yang tidak punya potensi sumber daya alam tetapi dimekarkan akibatnya mereka hanya mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tidak pernah mandiri,” papar Trubus.
Selain mendorong kepala daerah berinovasi, Trubus mengatakan Kemendagri bisa memerintahkan kepala daerah menentukan skala-skala prioritas dalam penyusunan anggaran jika APBD dirasa kecil.
“Misalnya dua tahun untuk prioritas jalan, dua tahun berikutnya kesehatan, lalu pendidikan. Jangan sampai anggaran habis untuk gaji pegawai. Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) bisa mengontrol kalau APBD hanya untuk digunakan gaji pegawai saja harus dievaluasi ulang. Kita juga tahu ada kong-kalingkong antara pemerintah pusat dan daerah, di satu sisi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu hasilnya wajar tanpa pengecualian,” tukasnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
Jalan Taraju Ambles Sepanjang 30 Meter, Arus Kendaraan Dialihkan
Jalan Penghubung Tol Japek II dan Kereta Cepat di Karawang Ambles
Jalan Penghubung Kelurahan Sawangan Baru Depok Ambles, Arus Kendaraan Lumpuh
Jalan Ambles Sedalam Satu Meter di Kupang NTT Belum Diperbaiki
Jalan Penghubung Kelurahan di Kota Kupang Ambles, Transportasi Lumpuh
Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain
Jokowi Resmikan Pabrik Cell Baterai Kendaraan Listrik Terbesar se-ASEAN
Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi
Harga Produk Alat Kesehatan Tinggi karena Industrinya Belum Mapan
Jokowi Perintahkan Menteri-menteri Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara
Presiden Jokowi Minta Menkes Bikin Harga Obat Lebih Murah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap