Presiden Mesti Junjung Politik Negara
![Presiden Mesti Junjung Politik Negara](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/ab372ecabd7cf4702b0e6544d864913e.jpg)
PRESIDEN Joko Widodo masih menjadi kontroversi di ruang publik karena dinilai cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024. Presiden dianggap tidak netral ketika mengarahkan dukungan pada salah satu cocok capres.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan pemimpin tertinggi negara yang diharapkan netral.
“Agar memastikan struktur negara termasuk birokrasi, itu tadi tidak digunakan untuk pemenangan bagi capres cawapres yang didukung,” kata Ujang di Jakarta, hari ini.
Baca juga: Soal Cawapres, Golkar Minta PKB Kedepankan Prinsip Setara
Karena itu, dosen politik di Universitas Al Azhar ini menegaskan perlunya masyarakat menjaga dan mengawal Presiden untuk bersikap netral.
“Posisi presiden itu rentan untuk disalahgunakan, untuk bisa mendukung capres cawapres pilihannya. Menggunakan alat kekuasaan negara, itu yang sebetulnya dikhawatirkan oleh banyak pihak,” tandas Ujang.
Baca juga: Gugatan Moeldoko Ke Demokrat Dicurigai Bentuk cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024
Dari sejarah pemilu setelah reformasi, semua presiden terdahulu memilih sikap ditengah atau netral. “Karena itu, memastikan presiden netral itu penting, misalnya, ketika jaman Megawati, dia netral,sampai dia sendiri kalah, tidak ingin menggunakan struktur itu untuk pemenangan, mendukung dirinya. Presiden SBY juga sama, yang maju besannya Hatta Rajasa, dia tidak mendukung tetapi berada tengah,” kata Ujang.
Memang jika dilihat kapasitasnya sebagai warga negara, Presiden Jokowi berhak memberikan dukungan ke sana ke mari.
Presiden Seluruh rakyat
Hal senada diungkapkan peneliti politik senior dari Badan Inovasi dan Riset Nasional (BRIN) Firman Noor. Ia menilai jabatan presiden melekat tanggung jawab sebagai pimpinan politik untuk seluruh rakyat.
"Pimpinan politik untuk kepentingan seluruh rakyat. Pimpinan politik untuk seluruh golongan, partai politik, lapisan masyarakat, dan sebagainya. Tidak dibatas-batasi, dikotak-kotakkan, dipilah-pilih untuk kalangan atau pihak tertentu saja," terang sosok yang menyandang gelar guru besar riset itu.
Oleh sebab itu, seseorang yang menjabat presiden patut berpolitik layaknya negarawan, bukan sebagai politisi. Profesor Firman itu juga menyebut ada perbedaan antara berpolitik ala negarawan dan politisi.
"Presiden itu berpolitik ala negarawan bukan berpolitik sekadar seperti politisi. Konon katanya negarawan itu memikirkan generasi-generasi berikutnya (next generations), kalau politisi memikirkan pemilu berikutnya (next election)," pungkasnya. (RO/Z-7)
Terkini Lainnya
Presiden Seluruh rakyat
Presiden Jokowi Minta Menkes Bikin Harga Obat Lebih Murah
HUT ke-78 Bhayangkara, Jokowi: Polisi Harus Layani Masyarakat Sepenuh Hati
Jokowi Jenguk Prabowo Subianto Usai Operasi di RSPPN
Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
PKS Menyerahkan Pembentukan Koalisi Pilkada Jakarta Kepada Anies
Peta Koalisi Parpol di Pilpres dan Pilkada Diperkirakan Berbeda
Anies Maju Pilgub Jakarta, Suasana Politik Dinilai Serupa Pilpres 2024
Kader Barisan 8 Center Dipersiapkan Maju di Pilkada 2024
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap