DPR Seharusnya Bisa Tolak RUU Kontroversial
MENYIKAPI sikap pemerintah yang terkesan menghalalkan segala cara dalam proses mengeluarkan kebijakan, Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semesinya dapat menjadi garda terdepan untuk menyaring kebijakan-kebijakan yang kontroversi untuk rakyat.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir para pejabat negara terkesan menghalalkan segala cara dalam mengeluarkan kebijakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan hingga Revisi Undang-Undang TNI menjadi bukti bahwa Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi, bahkan membuka ancaman bangkitnya otorianisme.
"Soal kebijakan pemerintah itukan saringannya ada di DPR, kalau kebijakannya tidak menguntungkan rakyat, tidak sesuai dengan kepentingan bernegara gitu ya, atau dipaksakan misalkan cenderung otoriter ya bisa ditolak di DPR," kata ujang dalam keterangannya Jumat (12/5).
Baca juga : RUU Kesehatan, IDI Bantah Ada Monopoli Izin Praktik Dokter
Lanjut Ujang, sikap otoriter pemerintah dalam membuat kebijakan hal itu tentu dapat dibatalkan oleh DPR. Namun dia mempertanyakan apakah DPR mampu berdiri untuk membela rakyat.
"Ya seotoriter apapun sekeras apapun kebijakan-kebijakan itu bisa dipatahkan atau ditolak oleh DPR, tapi kalau DPR nya menjadi setempel pemerintah ini yang menjadi masalah," ujarnya.
Baca juga : Demokrasi Indonesia Mundur karena Lembaga Negara Menghalalkan Segala Cara
Dikatakan Ujang, Pemerintah juga seharusnya tidak boleh memaksakan kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversi di mata rakyat, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah mestinya untuk kepentingan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Disisi lain, menurutnya, masyarakat juga harus mampu mengkritisi bila ada kebijakan-kebijakan yang memang dianggap tidak benar.
"Ketika misalnya pengawasan itu sulit dilakukan oleh DPR, maka masyarakat (dapat) melakukan mekanisme pengawasan secara langsung dengan melakukan kajian-kajian misalnya. Rakyat tidak bisa hanya berdiam diri, jangan hanya diam kalau ada kebijakan yang menyalahi kepentingan publik atau kehidupan bernegara. Sikap masyarakat harus kritis dalam konteks itu," tukasnya. (Z-8)
Terkini Lainnya
Mahfud MD: Silahkan UU Kesehatan Diuji ke MK
BPJS Watch: UU Kesehatan Diskriminatif Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Soal RUU Kesehatan: Jokowi: Ranah DPR, Kalau Cocok Kita Laksanakan
9 Undang-Undang Bakal Digusur karena RUU Kesehatan, IDI: Tidak Setuju!
Demokrasi Indonesia Mundur karena Lembaga Negara Menghalalkan Segala Cara
RUU Kesehatan Dinilai akan Mengintervensi BPJS
Komisi II DPR Tak Heran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Ingin Bangun 13.000 Rumah, Perumnas Ajukan PMN Rp1,1 Triliun
Pimpinan KPK Dinilai Cari Kambing Hitam
Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Data
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap