MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pajak Penghasilan
![MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pajak Penghasilan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/d0ced02376cfb20253abfb64ec3566d8.jpg)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan nomor perkara 38/PUU-XXI/2023.
Dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (25/5), Ketua Hakim Anwar Usman menyebutkan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penarikan kembali terhadap perkara tersebut melalui surat pertanggal 16 Mei 2023.
"Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 38/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan pengujian UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap UUD RI tahun 1945 ditarik kembali," ucap Anwar dalam persidangan.
Baca juga : MK Putuskan Pembinaan Pengadilan Pajak Di Bawah Mahkamah Agung, Bukan Kemenkeu
Adapun keputusan itu ditetapkan Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Mei 2023. Dalam rapat telah ditetapkan bahwa pencabut atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 38/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum.
"Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," terang Anwar.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam persidangan yang berlangsung pada 17 Mei lalu, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum Hendrawan menjelaskan, bahwa penarikan kembali tersebut dilakukan karena pemohon menilai pokok perkara yang dimohonkan itu tidak menjadi kewenangan MK.
"Adapun hari ini dalam sidang yang kedua ini klien kami sudah bersepakat mengajukan penarikan permohonan, Yang Mulia. Adapun alasan yang disampaikan adalah klien kami menyadari bahwa pokok perkara yang dimohonkan sebelumnya itu tidak menjadi kewenangan MK," ucap Hendrawan.
Dapat diketahui, dalam perkara itu pemohon menjelaskan bahwa permohonan ini terkait pengujian Pasal 4 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia mengatakan terhadap pasal a quo berkaitan dengan frasa natura/kenikmatan mengandung arti pajak kenikmatan atas fasilitas Kesehatan. Norma pasal a quo tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Z-4)
Terkini Lainnya
MK Diyakini Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Minimal Pimpinan KPK Jadi 40 Tahun
Pria di Solo Ajukan Uji Materi ke MK untuk SIM di Bawah 17 tahun
MK Tolak Usulan Parpol Bisa Langsung Dibubarkan
UU TNI Masuk Prolegnas, 7 Prajurit TNI Tarik Permohonan Uji Batas Usia Pensiun
Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres Kembali Diuji ke MK
Pemerintah belum Siap, MK Tunda Sidang Gugatan UU Ciptaker terhadap Jaminan Produk Halal
Pascapenetapan UU KIA, KPAI Dorong Perusahaan dan Penyedia Gedung Siapkan Daycare
Tingkatkan Kepedulian Masyarakat untuk Cegah Kekerasan pada Anak
Guru Besar UPI: Masyarakat Bugar dan Bahagia Songsong Indonesia Usia Emas
Detail Teknis Implementasi UU KIA Akan Diatur Perpres
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Puan: untuk Indonesia Emas 2045
Quo Vadis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Refleksi UU 2 tahun 2004
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap