visitaaponce.com

PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan, cawe-cawe Jokowi bisa menimbulkan political fear atau menyebar ketakutan. Jokowi seharusnya fokus menjaga masa transisi kepemimpinan Indonesia lewat pemilu 2024 berjalan lancar dan damai.

“Ya, bisa saja, itu satu untuk menyatakan dia mau ikut campur, sehingga nanti orang merasa dia sudah mempunyai alasan untuk ikut campur.” Kata Feri kepada Media Indonesia (7/6/2023).

Feri mengatakan bukan tidak mungkin orang merasa terganggu dengan apa yang dilakukan Jokowi, mengingat statusnya yang masih menjadi presiden. Apalagi ketika aksi cawe-cawenya dipertanyakan ia malah membela diri dan mencari alasan untuk tetap bisa menjalankan aksi cawe-cawenya.

Baca juga: Demokrat Pertanyakan Motif Cawe-cawe Jokowi

“Sangat mungkin orang merasa terganggu ya terancam dengan dia ikut campur dan penyampaian-penyampaian yang kontraproduktif,” tambahnya.

“Kalau ada ancaman yang merugikan seluruh bangsa dan negara, tangani dong sekarang gitu ya, jangan seolah-olah ini menjadi pintu untuk dia menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya,” tambah Feri.

Feri menilai, sikap Jokowi itu melanggar kaidah demokrasi. Menurutnya, Presiden harus netral dalam pelaksanaan pemilu.

“Jangan-jangan pernyataan (cawe-cawe) ini hanya untuk menjadi alasan pembenar dia mencampuri proses demokrasi yang seharusnya dia bertindak lebih netral,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Cawe-Cawe Pemilu, Ekonom: Supaya Ada Penerus Membangun Proyek IKN

Dia mengatakan, cawe-cawe yang digunakan Presiden tidak elok dan berpotensi membuat suasana lebih tegang.

“Jadi nggak boleh dia ikut campur cawe-cawe dan katakanlah dukung-mendukung kalau tidak mematuhi ketentuan yang sudah ada di undang-undang. Karena yang saya pahami presiden malah mencari alasan untuk bisa cawe-cawe padahal sikap begitu malah membuat kondisi makin tidak nyaman,” tambahnya.

Feri berpandangan sikap cawe-cawe Jokowi melanggar UU tentang Pemilu. Apabila Jokowi ingin melakukan aktivitas kampanye maka seharusnya Jokowi mengajukan cuti terlebih dahulu.

Ia mengingatkan Jokowi agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon yang ia sukai di 2024.

“Misalnya ada sesuatu yang akan berbahaya di pemilu, sehingga dia perlu turun tangan menggunakan alat negara itu kan artinya presiden menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara yang ada untuk dirinya, untuk hal-hal yang tidak dibenarkan,” pungkasnya.

Post Power Syndrome

Feri juga menyebut Jokowi dilanda pre post power syndrome. Di mana dirinya terkesan sibuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi penerusnya di 2024.

“Jadi mungkin pre post power syndrome Sebelum dia meletakkan kekuasaan dia sudah merasa ingin menunjukkan dia masih sangat powerful gitu ya,” katanya.

Dia menyebut, Jokowi seharusnya menjaga koridor konstitusional dengan tidak memperlihatkan sikap keberpihakannya terhadap capres tertentu. Menurutnya, kepala negara kedudukannya dalam ranah politik harus netral.

“Presiden Jokowi itu kan presiden Republik Indonesia, bukan presiden pada sekelompok orang atau capres tertentu,” kata Feri.

Dia berpesan agar Jokowi tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu yang mengatasnamakan bangsa dan negara.

(Z-9)