Bawaslu Dorong Masyarakat Laporkan Praktik Politik Uang
![Bawaslu Dorong Masyarakat Laporkan Praktik Politik Uang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/303a0aa46ff5a8bbf83b84c05792e240.jpg)
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mendorong masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik dugaan politik uang jelang Pemilu 2024. Upaya tersebut menjadi salah satu sarana bagi Bawaslu dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.
"Bawaslu mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan politik uang yang mereka saksikan dan memberikan informasi yang berharga dalam memerangi praktik politik uang," kata anggota Bawaslu RI Puadi melalui keterangan tertulis, Jumat (16/6).
Selain menunggu laporan dari masyarakat, Puadi juga mengatakan pihaknya aktif melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat selama periode kampanye dan hari pemungutan suara. Hal itu dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengawasan, termasuk pemantauan media, analisis laporan keuangan kampanye, pemeriksaan terhadap dugaan politik uang, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Baca juga: Ketua KPU Pertanyakan LSM yang Bongkar Data Janggal 52 Juta Pemilih
Puadi menegaskan, pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran politik uang melalui peran sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu. Diketahui, selain Bawaslu, anggota Gakkumdu juga berasal dari kepolisian dan kejaksaan.
"Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan untuk bertukar informasi, mengoordinasikan tindakan, dan memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang," jelas Puadi.
Baca juga: KPU Ingatkan Partai Politik soal Transparansi
Di samping itu, lanjutnya, Bawaslu juga memanfaatkan penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan online atau aplikasi seluler SigapLapor. Teknologi itu sengaja dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan politik uang.
"Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan efektif, Bawaslu dapat memastikan upaya pencegahan yang lebih baik dalam praktik politik uang dan menjaga integritas pemilu," tandas Puadi.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa praktik politik uang tidak dapat hanya dibebankan kepada pemberi, tetapi juga masyarakat sebagai penerima. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terkait politik uang perlu ditingkatkan.
"Relasi ini tidak hanya sepihak, tetapi harus timbal balik antara calon dengan pemilih, agar kemudian sama-sama terhindar dari praktik-praktik politik uang," terang Hasyim.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi sistem proporsional daftar terbuka pada pemilihan legislatif, KPU meminta komitmen transparansi dari partai politik dalam pencalonan anggota legislatif. Sebab, semua sistem pemilu pada dasarnya tetap membuka ruang bagi praktik politik uang.
"Karena yang punya kewenangan mencalonkan itu adalah partai politik, maka komitmen untuk mekanisme pencalonan diminta transparan," aku Hasyim.
Ia berpendapat, rancang bangun sistem pemilu yang ideal menjadi ranah pembentuk undang-undang. Sistem tersebut harus mampu mencegah dan meminimalkan praktik politik uang sejak awal pencalonan, termasuk pencalonan di internal partai yang harus diatur dengan mekanisme yang demokratis dan transparan.
"Sehingga kalau ada indikasi-indikasi, misalkan untuk pencalonan, ternyata ada aroma politik uang, ada mekanismenya, ada Bawaslu," tandasnya. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Persiapan Pilkada, Bawaslu Sudah Lakukan Koordinasi dengan Plt Ketua KPU
KPU Perlu Berbenah Selesaikan Masalah Berbasis Gender
Anggota KPU: Jangan Kaitkan Keluarga Hasyim Asy'ari dengan Putusan DKPP
KPU Belum Tentukan Waktu Pelantikan Kepala Daerah 2024 Terpilih
Ketua KPU Terlibat Kasus Asusila, Puan Maharani : Masalah Serius Harus Dievaluasi
DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
Persiapan Pilkada, Bawaslu Sudah Lakukan Koordinasi dengan Plt Ketua KPU
Coklit Pilkada DKI, Petugas Sambangi Kediaman Anggota Bawaslu Puadi
Surat Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari Belum Masuk Meja Presiden
Pemberhentian Ketua KPU tak Halangi Pelaksanaan Pilkada 2024
Berani Pecat Hasyim Asy'ari, DKPP Dinilai Berhasil Jaga Integritas Pemilu
Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa bagi Keterwakilan Perempuan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap