Ketua KPU Pertanyakan LSM yang Bongkar Data Janggal 52 Juta Pemilih
![Ketua KPU Pertanyakan LSM yang Bongkar Data Janggal 52 Juta Pemilih](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/35fc4d92cebcfe5c9c7530fcc1741290.jpg)
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mempertanyakan data yang digunakan Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil dalam menganalisis daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilu 2024. Perkumpulan itu mengungkap ada 52 juga data aneh dalam DPS Pemilu 2024.
"Pertanyaan pertama kami, dari mana teman-teman LSM ini mendapatkan akses DPS tersebut?" aku Hasyim kepada awak media, Jumat (16/6).
Menurut Hasyim, satu-satunya akses publik atas penyerahan DPS maupun daftar pemilih tetap (DPT) adalah dari KPU kepada pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Oleh karenanya, akses yang diperoleh Perkumpulan dipertanyakan.
Baca juga: Pengamat Soroti Maraknya Laporan Berbau Politis Jelang Pemilu
Di samping itu, Hasyim juga mengatakan bahwa pihaknya merupakan pemangku data pribadi untuk keperluan penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan database yang dimiliki KPU, nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor Kartu Keluarga (KK) tidak dapat disampaikan kepada publik karena merupakan data pribadi pemilih.
Baca juga: Fix Pemilu Tetap Sistem Proposional Terbuka, Begini Desain Surat Suaranya
Kendati demikian, Hasyim mengatakan pihaknya membuka ruang bagi semua pihak untuk sama-sama menganalisis temuan data aneh dalam DPS. Bahkan, ia juga mengajak partai politik untuk mencocokkan DPS.
Pada April 2023, KPU telah menetapkan DPS pada Pemilu 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. Namun, DPS yang digunakan Perkumpulan untuk dianalisa adalah 205.768.061. Dari angka tersebut, Perkumpulan menemukan 25,3% data janggal.
"Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun, pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT 0, pemilih memiliki RW 0, pemilih memiliki RT dan RW 0," ungkap juru bicara Perkumpulan, Dendi Susianto.
(Tri)
Terkini Lainnya
Anggota KPU: Jangan Kaitkan Keluarga Hasyim Asy'ari dengan Putusan DKPP
KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
Skandal Asusila, KPU Minta Keluarga Hasyim tidak Disangkutpautkan
Buntut Keputusan DKPP, Undip Didesak Memberhentikan Hasyim Asy'ari
Anggota KPU DKI Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Caleg DPRD
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap