Ketua MPR Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Dukung Perekonomian
![Ketua MPR: Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Dukung Perekonomian](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/08/3cfa0d39070038acdee73a79bb10de4e.jpg)
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengajak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal tersebut dimaksudkan agar agenda pembangunan dari sisi perekonomian negara dapat berjalan selaras sekaligus berkelanjutan.
"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi negara," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8).
Pentingnya kehadiran PPHN, kata Bambang, dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga dinilai dapat mencegah Indonesia menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan seperti beberapa negara yang saat ini menjadi pasien dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).
Baca juga: Megawati Terlihat Merapikan Dasi Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR
Keberadaan PPHN juga dapat menjaga kepentingan ekonomi negara, utamanya dari sektor sumber daya alam. Sebab, Indonesia merupakan pemilik SDA terbesar di dunia seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam.
Kekayaan tersebut, menurut pria yang karib disapa Bamsoet itu, semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan.
"Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat," tuturnya.
Baca juga: Gimik Cak Imin Sambut Prabowo di Sidang Tahunan MPR
Karena itu, lanjut dia, sudah saatnya Indonesia memikirkan adanya peta jalan jangka panjang yang jelas.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," pungkas Bamsoet. (Z-1)
Terkini Lainnya
Bamsoet Hargai Teguran Tertulis MKD
Benny K Harman: Wacana Amendemen Kelima untuk Menyempurnakan UUD 1945
Formappi Apresiasi MKD Berani Sanksi Bamsoet
MKD Beri Sanksi Ringan Terhadap Bambang Soesatyo Terkait Pernyataan Amendemen UUD 1945
Pemanggilan Bamsoet belum Dijadwalkan Kembali
Bamsoet Mengaku Berhalangan Hadir ke Sidang MKD
MPR Didesak Gelar Rapat Tunggal
Pidato Jokowi Tonjolkan Emosi Ketimbang Capaian Hukum
Harapan Jokowi Soal Indonesia Maju Dinilai Dagelan
Pertumbuhan Stabil, Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut
Puan Maharani: Indonesia Masih akan Hadapi Ketidakpastian
Presiden Singgung Tiga Megakorupsi yang Diusut Kejagung dalam Pidato Kenegaraan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap