Anies Diadang di Bandung, KPU Ingatkan Belum ada Capres Resmi
![Anies Diadang di Bandung, KPU Ingatkan Belum ada Capres Resmi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/114b75394ccbc9ad5ef732123432721c.jpg)
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengingatkan sampai saat ini belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024.
Hal itu menjawab aksi pengadangan kandidat bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat akan menggelar kegiatan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/10).
"KPU baru buka pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada 19 - 25 Oktober 2023," terang Idham, Selasa (10/10).
Baca juga: Anies Batal Diskusi di Bandung, Bawaslu bakal Kaji Keberadaan Unsur Pelanggaran
Ia juga mengatakan saat ini belum memasuki masa kampanye. Sebab, kampanye untuk Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November 2023. Masa kampanye itu akan berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024, empat hari sebelum hari pemungutan suara.
Menurut Idham, sebagai salah satu gedung cagar budaya di Kota Bandung, GIM dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, kebijakan GIM untuk digunakan sebagai tempat kegiatan publik, termasuk diskusi, diatur oleh Pemprov Jawa Barat. "Semoga pengaturan kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan," pungkas Idham.
Baca juga: Penjegalan Anies Baswedan di GIM Kota Bandung Cederai Demokrasi
Diketahui, kegiatan diskusi yang melibatkan Anies itu diinisiasi oleh Change Indonesia, komunitas aktivis prodemokrasi dan pergerakan mahasiswa. Dikusi bertajuk Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan itu harusnya digelar pada Minggu (8/10).
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin berkilah pihaknya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat hanya menjalankan aturan yang berlaku, yakni melarang kegiatan berkonten politik di gedung milik pemprov.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani menyoroti kian terasanya politisasi dari hukum dan aparat penegak hukum kepada pihak oposan. Menurutnya, indikator dari demokrasi adalah kritik terhadap kekuasaan. (Z-3)
Terkini Lainnya
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Sidang Putusan DKPP Terkait Asusila Ketua KPU RI Digelar Terbuka
Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung pada 1 Januari 2025
Keputusan KPU Memasukkan Nama Eks Napi Korupsi di Pileg Ulang Sumbar Dipertanyakan
DKPP Bacakan Putusan Terkait Asusila Hasyim Asy'ari pada 3 Juli 2024
Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul
PKS Menyerahkan Pembentukan Koalisi Pilkada Jakarta Kepada Anies
Peta Koalisi Parpol di Pilpres dan Pilkada Diperkirakan Berbeda
Anies Maju Pilgub Jakarta, Suasana Politik Dinilai Serupa Pilpres 2024
Kader Barisan 8 Center Dipersiapkan Maju di Pilkada 2024
Dikhawatirkan Banyak Kecurangan, KPU Yakin Pilkada 2024 Lebih Berintegritas
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap