visitaaponce.com

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).?

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina; Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, menerangkan penentuan Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar akan memperkuat mesin politik PDIP dan Capres Ganjar Pranowo.

Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?

“Penentuan nama Mahfud MD itu mempertegas keyakinan PDIP selama ini, bahwa mesin politik PDIP bisa optimal jika mesin politik nasionalisnya disandingkan dengan representasi kekuatan politik Islam moderat,” terang Khoirul, Rabu (18/10).

Dalam hal ini, kata Khoirul, figur Mahfud MD merepresentasikan kekuatan politik Nahdliyyin. Meskipun nama Mahfud MD pernah dipertanyakan kadar ke-NU-annya jelang Pilpres 2019 lalu, tapi, Khoirul menilai Mahfud termasuk figur yang telaten memelihara silaturahmi dengan para Kiai sepuh, para santri dan jaringan pesantren di nusantara.

Baca juga : Pengamat Ungkap Makna Mega Tak Sebut Nama Jokowi Saat Umumkan Mahfud Cawapres

“Kuatnya komitmen Mahfud MD terhadap isu-isu penegakan hukum tidak hanya bisa membantu Ganjar untuk mengonsolidasikan basis kekuatan politik Santri di Jawa dan Madura, tetapi juga bisa mengambil cerug pemilih yang berasal dari segmen masyarakat terdidik perkotaan yang memiliki literasi politik yang memadai,” tuturnya.

“Mahfud MD memiliki pengalaman paripurna dalam praktik pemerintahan. Mahfud berpengalaman menjalankan tugas negara di semua cabang kekuasaan trias politika, baik eksekutif sebagai menteri, legislatif sebagai anggota DPR RI, maupun yudikatif selaku ketua MK,” ungkapnya.

Adapun pengumuman Mahfud MD selaku Cawapres pendamping Ganjar di saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan lawatan luar negeri ke China dan Saudi Arabia, bisa dimaknai bahwa PDIP ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Joko Widodo.

Tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan Cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDIP yang ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto terkait wacana pencawapresannya setelah keluar putusan MK kemarin. Artinya, lanjut Khoirul, PDIP tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya.

Nahdlatul ulama

Khoirul menambahkan majunya Mahfud MD sebagai Cawapres akan berdampak pada terfragmentasinya basis kekuatan politik Nahdlatul Ulama.

Sebab, masuknya Mahfud MD sebagai kontestan Pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyyin untuk bersatu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Jika pasangan Koalisi Perubahan dan Koalisi PDIP meletakkan variabel NU dalam penentuan Cawapres mereka, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema Cawapresnya,” ucap Khoirul.

Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyyin untuk berpihak kepadanya.

“Karena itu, menjelang waktu pendaftaran Capres-Cawapres yang terbatas ini, Prabowo harus betul-betul memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat untuk mengamankan basis kekuatan politiknya, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang,” tandasnya. (Z-4)