Tingkatkan Performa Pemberitaan, Setwapres Gelar Diskusi Sinergi Peliputan Wapres
![Tingkatkan Performa Pemberitaan, Setwapres Gelar Diskusi Sinergi Peliputan Wapres](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/0175cd34c7371d2ccdcf3fa8dd307e86.jpg)
WAKIL Presiden (Wapres) memainkan peran vital dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Selain mengemban berbagai tanggung jawab konstitusional, Wapres berperan penting dalam membangun keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberitaan Wapres memiliki dampak yang signifikan sebagai jendela informasi bagi masyarakat untuk memahami tugas dan peran Wapres dalam pemerintahan secara menyeluruh.
Pada dasarnya, terdapat beberapa alasan mengapa pemberitaan Wapres sangat esensial untuk dilakukan. Pertama, pemberitaan Wapres mencerminkan keterbukaan dan transparansi pemerintah, yakni memperluas akses masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kinerja pemerintah.
Kedua, publikasi tersebut juga berperan sebagai alat pendidikan masyarakat, terutama untuk membantu mereka memahami isu-isu dan masalah negara beserta solusi yang diusulkan.
Baca juga: Wapres Minta Kasus Kelelahan Petugas Pemilu Tidak Terulang
Ketiga, pemberitaan Wapres dapat memperkuat hubungan resiprokal antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga, setiap warga negara dapat terlibat dalam proses pemerintahan, sekaligus berbagi gagasan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan bangsa.
Terakhir, pemberitaan Wapres menjadi sarana untuk mempromosikan kebijakan dan inisiatif pemerintah, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implementasinya, dan secara keseluruhan memperkuat legitimasi pemerintah.
Baca juga: Wapres Minta Kasus Kelelahan Petugas Pemilu Tidak Terulang
Selama ini, pelaksanaan publikasi atau pemberitaan Wapres dilakukan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI), Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melalui berbagai saluran, termasuk situs web resmi, media konvensional, dan media sosial. Adapun produk publikasinya berupa berita, siaran pers (rilis), foto, video, dan berbagai konten media sosial.
Untuk mencapai tingkat yang optimal dalam pemberitaan Wapres, BPMI tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu dukungan dari berbagai unit kerja lain di lingkungan internal Setwapres, termasuk pasukan pengamanan Wapres (Paspampres). Selain itu, dukungan eksternal khususnya awak media yang memiliki jaringan pemberitaan lebih luas juga diperlukan, agar publikasi mengenai Wapres dapat benar-benar terjangkau kalangan masyarakat terbawah.
Oleh sebab itu, sebagai upaya meningkatkan kolaborasi antarunsur pendukung pemberitaan Wapres, BPMI menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Peliputan Wakil Presiden RI” di Ruang Pertemuan Nirwana 1, Aston Bogor Hotel & Resort, Jl. Pahlawan, Bogor Selatan, Jawa Barat, Jumat (03/11/2023).
Pada forum diskusi ini, hadir sebagai pembicara di antaranya Wakil Komandan (Wadan) Paspampres Brigadir Jenderal TNI (Mar) Oni Junianto, Asisten Staf Khusus Wapres Yusro M. Santoso, Asisten Staf Khusus Wapres Asrori S. Karni, serta Dosen Universitas Indonesia sekaligus Editor Litbang Media Indonesia Emir Chairullah.
Pada sesi pertama, secara khusus dibahas mengenai peran Paspampres dalam menjaga keamanan dan keselamatan Wapres sebagai bagian integral dalam suksesnya pemberitaan Wapres. Terkait hal ini, Wadan Paspampres Oni Junianto menegaskan pengamanan menjadi salah satu unsur penting dalam pemberitaan Wapres.
“Setiap kejadian sekecil apapun di lingkungan Istana pasti viralnya cepat. Meskipun sudah dibetulkan tetapi beritanya bisa terus muncul,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pengamanan materi berita terkait Wapres tidak lepas dari tanggung jawab Paspampres. Sebab, tugas Paspampres adalah mengamankan Wapres tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental seperti mengamankan dari serangan berita-berita negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Di dalam publikasi ini kadang-kadang niat kita baik, bagus, tetapi ada saja masalah yang timbul dari orang-orang yang tidak suka,” ungkapnya.
Untuk itu, Oni mengharapkan BPMI dan Paspampres ke depan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mengamankan pemberitaan tentang Wapres baik dari segi kemasan maupun penyebarannya. Sebaliknya, juga terus bekerja sama untuk memviralkan berita-berita positif dan meng-counter berita-berita negatif. Adapun kuncinya adalah melalui komunikasi yang intensif antarunsur terkait.
“Kita diskusikan dalam forum ini, sehingga dalam penugasan akan semakin bersinergi untuk mewujudkan berita-berita Wapres yang semakin baik,” pungkasnya.
Angle Berita Wapres
Asisten Staf Khusus Wapres Yusro M. Santoso menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada media untuk mendapatkan angle-angle berita Wapres yang berbeda dari rilis BPMI. Tidak hanya angle berita, menurutnya termasuk juga angle foto dan video Wapres.
“Beri sedikit ruang untuk media dapat mengambil angle yang berbeda dari dari official media Wapres,” pintanya.
Lebih lanjut, Yusro menyarankan agar BPMI tidak hanya beriorientasi pada media mainstream, tetapi juga memperhatikan segmen media sosial. Sebab, saat ini berita-berita di media sosial lebih mudah menjadi viral dan bahkan lebih ramai dari media mainstream.
“Tidak hanya para wartawan, orang yang memang prominent (terkenal) di media sosial harus mulai dilibatkan [dalam pemberitaan Wapres], karena cara mereka melihat angle sebuah peristiwa dapat berbeda dengan wartawan media mainstream,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Staf Khusus Wapres Asrori S. Karni menyampaikan dua aspek pemberitaan Wapres yang penting untuk dicermati BPMI. Pertama adalah aspek primer terkait bidang tugas Wapres seperti menangani reformasi birokrasi, ekonomi syariah, stunting dan kemiskinan ekstrem, masalah Papua, serta berbagai masalah prioritas pemerintah lainnya. Adapun aspek kedua adalah isu-isu aktual yang memiliki potensi menjadi perbincangan publik dan trending di media.
“Ke depan kita harus memberikan atensi tambahan supaya tampilan Wapres memiliki posisi tertentu khususnya di media online, misalnya melalui pemberitaan dengan topik-topik yang mengandung human interest,” tegasnya.
Asrori menyarankan agar saat kunjungan Wapres ke daerah, isu-isu lokal yang penting untuk diberitakan, diinventarisasi pada rapat koordinasi (rakor) khusus. “Yakni semacam rakor yang lebih terbatas kaitannya dengan upaya meningkatkan performa pemberitaan dari kunjungan Wapres,” terangnya.
Berkesinambungan
Pada sesi kedua, dibahas secara mendalam tentang sudut pandang media terhadap pemberitaan dan konten media sosial Wapres. Dalam paparannya, Dosen Universitas Indonesia sekaligus Editor Litbang Media Indonesia Emir Chairullah menekankan dalam komunikasi politik, Wapres merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan, sehingga harus konstan dan kontinu terlibat dalam proses pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai kebijakan, ide, gagasan, atau keputusan-keputusan tertentu.
“Dalam negara demokrasi, hak rakyat untuk bertanya apa yang dikerjakan Presiden, Wapres, para Menteri/Kepala Lembaga. Jangan sampai sebuah lembaga dibentuk tetapi publik tidak mengetahui kinerjanya seperti apa,” ujarnya mengingatkan.
Pemerintah, kata Emir, tidak boleh diam, tetapi harus menyampaikan kinerjanya ke publik secara berkesinambungan. Dalam komunikasi publik pemerintah, menurutnya terdapat beberapa prinsip yang harus terus dipertahankan, yakni terbuka dan langsung; keterlibatan masyarakat dan media dalam pembentukan dan implementasi kebijakan; presentasi positif kebijakan; pemanfaatan saluran komunikasi media mainstream dan media sosial; komunikasi lintas departeman; serta mendorong netralitas posisi politik aparatur pemerintah.
“Kebutuhan media terhadap pemerintah adalah informasi-informasi yang actual (isi sesuai yang dihadapi publik), memiliki credibility (sumber terpercaya), contextual (sesuai dengan karakter khalayak sasaran dan media), serta bersifat clarity (menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik dan media),” ungkapnya.
Lebih lanjut, Emir memaparkan terkait isu-isu ke depan yang menjadi tantangan dalam konteks pemberitaan Wapres seperti potensi konflik dalam Pemilu 2024, pelambatan ekonomi, kasus korupsi, kemiskinan, dan masalah kekerasan di Papua. “Ini isu-isu umum yang bisa diambil oleh Setwapres atau tim komunikasi Wapres sebagai bagian dari pemberitaan,” ujarnya.
Terakhir, Emir menyampaikan beberapa strategi yang dapat diterapkan BPMI untuk meningkatkan performa pemberitaan Wapres ke depan. Pertama, mendorong Wapres tidak hanya aktif tetapi juga proaktif menanggapi isu-isu publik yang aktual. Kedua, terus menggunakan prinsip komunikasi dua arah (interaktif). Ketiga, memahami khalayak sasaran dan jenis media yang digunakan dalam pelayanan informasi kepada publik. Keempat, terus menempatkan Wapres sebagai negarawan sekaligus inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator.
“Buatlah situasi apabila wartawan tidak datang ke acara Wapres, [mereka] akan menyesal atau merasa kecolongan [karena ketinggalan berita yang aktual],” tutupnya.
Hadir pada FGD ini, Kepala BPMI Rusmin Nuryadin, Kepala Biro Protokol dan Kerumahtanggaan Erick Griwantara, Komandan Grup B Paspampres Kolonel (Mar) Nioko Budi Legowo Harumbintoro, para pejabat dan pegawai BPMI, serta perwakilan seluruh unsur pendukung peliputan kegiatan Wapres di lingkungan Setwapres. (RO/Z-3)
Terkini Lainnya
Angle Berita Wapres
Berkesinambungan
Ketum PWI Pusat Ingatkan Wartawan untuk Kritis dan Berwawasan Kebangsaan
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Siapkan SDM Komunikasi Publik yang Mumpuni
Joko Anwar Sebut Membaca Berita Jadi Salah Satu Sumber Inspirasi Membuat Cerita Film
MK Hapus Pasal Sebar Hoaks, ICJR Minta juga di UU ITE
OpenAI Bermitra dengan Surat Kabar Prancis Le Monde dan Prisa Media
OpenAI Kolaborasi dengan Le Monde dan Prisa Media untuk Pengembangan ChatGPT dalam Berita
Ini Peran Polri dalam Masyarakat: Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik
Kinerja Sektor Publik Bakal Terdongkrak Jika Terapkan Teknologi AI
Pemerintah Targetkan 18 Layanan Publik Terdampak PDNS 2 Pulih Akhir Juni
Server PDNS Diretas, Guru Besar IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya
Sepekan PDNS Diretas, Masih ada 282 Instansi Layanan Publik Belum Pulih
Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap