Ganjar Mengingatkan Pemerintah Ciptakan Pemilu Adil
CALON presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan telah mendapatkan informasi yang rinci tentang sikap ketidaknetralan pemerintah dalam Pemilu 2024. Dari informasi tersebut Ganjar sedang mencermati secara saksama agar dapat menegakan proses pemilu yang bersih dan jurdil.
"Saya sudah mencermati itu dan saya sudah mendapatkan informasi itu bahkan sampai ke orang-orangnya," ujarnya.
Ganjar ditemui seusai pidato di Jakarta Pusat, Selasa (7/11) menyiratkan koalisinya telah mengetahui potensi kecurangan tersebut dengan menggunakan alat negara.
Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Politik, Anies: Kita Biasa Saja
"Mudah-mudah mudah-mudahan semuanya akan ingat dan tidak menggunakan alat negara untuk sesuatu yang tidak fair karena itu akan mencederai demokrasi," tegasnya.
Di kesempatan yang sama pakar politik Arya Fernandes mengatakan perlu ada batasan yang jelas menyoal penggunaan fasilitas negara. Sebab dalam pemilu yang kompetitif penggunaan fasilitas negara sangat rentan dilakukan.
Baca juga: Jokowi: Demokrasi tidak Saling Pecah-Belah, Akhir-Akhir Ini Terlalu Banyak Drama
"Pertama oleh pihak yang memang saat ini terasosiasi dengan pemerintah. Maka untuk itu saya kira batasan soal penggunaan fasilitas negara itu penting untuk dijelaskan pertama oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu," terangnya.
Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo harus menyadari semua mata pasti akan melihat Indonesia dalam perhelatan demokrasi ini. Sehingga Jokowi harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam menciptakan pemilu yang jurdil.
"Karena tidak hanya publik domestik tapi juga masyarakat global dan orang tahu dalam situasi ini tentu tidak mudah bagi Jokowi untuk menyampaikan terjadinya pemilu yang netral karena orang tahu Gibran maju," terangnya.
Menciptakan pemilu jurdil dan demokratis bukan hanya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah, tapi masyarakat sipil serta media massa punya peran dan tanggung jawab yang sama.
"Semua pihak termasuk masyarakat sipil untuk punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemilu berlangsung secara damai adil demokratis dan terbuka dan juga memastikan pemilu dilakukan secara fair. Tentu juga harus punya kesadaran bersama untuk memonitor pelaksanaan pemilu," tukasnya. (Sru/Z-7)
Terkini Lainnya
Mahfud Sebut 3 Mobil Dinas, Pesawat Jet, dan Fasilitas Asusila, Ini Jawaban KPU
Peroleh Hasil Pilkada 2024 secara Cepat, Publik Tetap Butuh Sirekap
Anggota KPU DKI Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Caleg DPRD
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
ASN tak Netral saat Pilkada Dapat Diturunkan Pangkatnya
Sanksi ASN Pelanggar Netralitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024
Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap