visitaaponce.com

PENGAMAT kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto mengatakan, mutasi di tubuh kepolisian harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politik. Rotasi yang melibatkan ratusan perwira di Korps Bhayangkara ini diharapkan mampu memperkokoh netralitas 

“Problemnya adalah, apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi misalnya pesanan politik ? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,” kata Bambang hari ini (8/12).

Dia mengingatkan, penempatan personel di sebuah jabatan tertentu harusnya sesuai dengan kompetensi yang bisa dilihat dari rekam jejak karir, maupun prestasi yg bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. “Yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong leting 91 dan gerbong Densus 88,“ kata dia. 

Baca juga: Polri Mutasi Besar-besaran, Kakorlantas hingga Kapolda Dirotasi

Gerbong letting 91 adalah angkatan dari Kapolri Listyo Sigit, sementara bekas kepala Densus 88 baru saja dilantik presiden menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. “Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi ke depan, bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan lebih pada penindakan, daripada pencegahan,” ucap Bambang. 

“Jadi, meski mutasi adalah hal yang wajar, masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk adakah kaitannya dengan kepentingan dalam mengamankan pemilu. Wajar saja, sesuai kebutuhan organisasi. Publik akan berasumsi dan  pasti akan menghubungkan  dengan persiapan pengamanan pemilu. Asumsi Itu hal yang wajar,“ imbuh dia. 

Baca juga: 513 Personel Polri Dimutasi, dari Kakorlantas, Kepala BNN hingga Kadensus 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga (Pamen). 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo. 

Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang menarik, imbuh Bambang. “Promosi mantan ajudan presiden Jokowi, Irjen Jhonny Edison Isir, sebagai Kapolda Papua dan BrigJen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,” tandas Bambang.

Kelancaran Pemilu

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai mutasi besar-besaran perwira tinggi (pati) dan  perwira menengah (pamen) jelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit).

"IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024," terangnya.

IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU No.2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024.

Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas. "Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum," lanjutnya.

Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024.

"Tetapi dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, di mana anaknya menjadi salah satu calon," pungkasnya. (RO/Z-7)