visitaaponce.com

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa hilirisasi bukan solusi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Hal itu diungkapkan oleh Pokja Politik Walhi Muhammad Islah menanggapi debat capres sesi keempat pada Minggu (21/1)

“Saya setuju hilirisasi. Tapi kalau yang dicontohkan hilirisasi nikel, saat ini dari minggu ke minggu kita lihat tungkunya meledak, ada korban dan hilirisasinya hanya naik sedikit,” kata Islah.

Menurut catatan Walhi, pendekatan ekonomi melalui hilirisasi juga telah terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan deforestasi yang luas. Dalam 20 tahun terakhir, deforestasi terkait penambangan nikel mencapai 25 ribu hektare dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan, di mana dari 1 juta konsesi pertambangan nikel yang ada, seluas 765.237 hektare atau 70%-nya ada dalam kawasan hutan yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO2 dari deforestasi yang akan terjadi

Baca juga : Pernyataan Penutup Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres

“Yang penting dari hilirisasi adalah ketika bahan tambang di-hilirisasi, maka seharusnya ekstraksi tambang semakin sedikit. Nah, yang terjadi sekarang, hilirisasi, ekstraksinya semakin besar-besaran Jadi dari perspektif saja ngeri,” tegas Islah

Selain itu, Walhi pun menyoroti rencana penggalakan biofuel. Saat ini skenario pemerintah Indonesia diperkirakan membutuhkan 9 juta hektare perkebunan kelapa sawit baru, dan ini akan memunculkan perkebunan kelapa sawit baru yang berpotensi memicu deforestasi baru di Indonesia.

Selain itu, biaya produksi biofuel masih lebih tinggi daripada bahan bakar konvensional pada tahun 2015-2019 dana publik sebesar Rp30,2 triliun telah dikucurkan untuk menutup kesenjangan harga antara biodiesel dan solar.

Baca juga : Pabrik Baterai EV Mulai Produksi April 2024

Di luar substansi debat, Islah menilai debat capres cawapres merupakan ruang di mana masyarakat berbelanja janji pemimpin. Yang berbahaya ialah calon yang tidak pernah mengumbar janji, pasalnya rakyat tidak akan bisa menagihnya di kemudian hari.

“Dari konteks ini, yang paling tidak ada janjinya, baik untuk lingkungan hidup keadilan dan masyarakat tentu di 02. Yang diomongin dari awal sampai akhir hilirisasi,” jelas dia.

Ia pun mengapresiasi paslon yang telah menyinggung isu bencana ekologis hingga keadilan ekologis. “Meskipun belum tentu mengerti, tapi ada ruang untuk memberi edukasi ke mereka. Bagaimanapun kita harus punya harapan agar Indonesia bisa jadi lebih baik, lingkungan lebih baik dan masyarakat lebih baik. Kalau mau pasif-pasifan atau capek, kita juga jadi gak punya harapan,” pungkas Islah. (Ata/Z-7)