visitaaponce.com

PEMILIHAN umum (pemilu) 2024 tinggal menghitung hari dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 mendatang.

"Tentu ini tidak hanya menjadi ajang pesta demokrasi rakyat saja, namun yang perlu kita mengawal bersama adalah bagaimana proses pemilu dengan memperhatikan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau Luber Jurdil," kata Sarlin Wagola, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Periode 2023-2024 dalam keterangan, Minggu (27/1/2024)..

Sarlin mengatakan melalui asas langsung, rakyat  mempunyai hak untuk secara langsung memberikan pilihan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

Baca juga: Survei : Publik Nilai Penyelenggara Pemilu hingga Presiden Punya Potensi Lakukan Kecurangan

"Tanpa perantara paksaan, apalagi sampai ada istilah membayar suara per kepala atau orang, ini sangat disayangkan," ucap Sarlin yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ,.

Dalam mendukung Pemilu 2024 yang luber dan jurdil, BEM UMJ mewacanakan akan menggelar Diskusi sekaligus Deklarasi Pemilu Damai sebagai bentuk langkah kongrit dalam mengawal pemilu 2024.

"Pemilu damai adalah hendaknya menjadi formulasi dan peranan penting untuk tetap digaungkan oleh para mahasiswa dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Sarlin.

Baca juga; Cawe-cawe di Pemilu, Jokowi Didesak Mundur Sebagai Presiden

"Sebab dengan begitu sebagai generasi bangsa harus dapat menciptakan ketertiban bangsa serta mengawal pemilu yang bermakna dan jauh dari cara-cara yang diharamkan konstitusi," ucap Sarlin.

"Sehingga gaungan konsolidasi dan deklarasi pemilu damai merupakan salah satu rangkaian acara yang harus dilaksanakan pada masa proses menuju rangkaian pemilu Indonesia tahun 2024," terangnya. 

Konsolidasi dan deklarasi pemilu damai, menurut Sarlin, adalah sebagai bentuk agenda untuk mencerdaskan, mengedukasi, dan memberitahukan kepada peserta konsolidasi agar mahasiswa, pelajar dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga jalannya pemilu agar tetap berjalan secara damai dan tertib.

Baca juga; Pemimpin yang Lahir dari Kecurangan tidak akan Dipercaya Publik

"Tentu gaungan konsolidasi dan deklarasi pemilu damai ini dilatarbelakangi bahwa informasi hoaks dan ujaran kebencian menjadi suatu hal yang marak keberadaannya ketika memasuki masa pemilu 2024," terang Sarlin.

"Berdasarkan realita di ruang sosial yang akhir-akhir ini terjadi, saya berpandangan bahwa gerakan atau demonstrasi yang dilakukan telah dipolitisasi atau didesain oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan politik individu atau kelompok," kata Sarlin.

Baca juga: Indikasi Kecurangan Menguat, Publik Bergerak Kawal Pemilu

"Politisasi dilakukan menyimpang kepentingan bangsa dan gerakan yang lebih mengarah ke salah satu paslon atau dapat mungkin menguntungan paslon tertentu," katanya.

"Hal ini membuat aksi demonstrasi massa yang seharusnya bersifat objektif dan netral serta berpihak kepada kepentingan bangsa, justru malah seakan dimanfaatkan sebagai isu untuk menyerang paslon tertentu," terang Sarlin. (RO/S-4)