Petisi Kritik Jokowi Tidak Dikeluarkan UGM Secara Mendadak
![Petisi Kritik Jokowi Tidak Dikeluarkan UGM Secara Mendadak](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/1124f9b759bdd3b44321733411af9ca7.jpg)
GURU Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro S menegaskan petisi yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikeluarkan secara mendadak. Petisi itu bentuk keresahan terhadap para civitas akademika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kita melakukan satu kegiatan yang mengawali keluarnya petisi yang bunyi seperti petisi itu tidak tiba-tiba," kata Koentjoro dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Guru Besar Gusar, Jokowi Dikepung Petisi Lawan Dinasti', Minggu (4/2).
Koentjoro juga mengungkapkan bahwa dilaksanakan sidang tertutup terlebih dahulu sebelum dibacakannya petisi. Sidang dilakukan di tempat sakral yakni Balai Senat UGM.
Baca juga : Civitas Academica UI Kutuk Penindasan Kebebasan Berekspresi di Masa Pemilu 2024
"Sidang ini dilakukan di balai senat, tempat kalau menurut kami luar biasa, tokoh politik (pernah) bicara di sini dan ini adalah tempat yang sakral balai senat itu," ujar Koentjoro.
Jauh sebelum disusunnya petisi, Koentjoro mengatakan saat menjabat Ketua Dewan Guru Besar UGM ia berencana mengumpulkan para kontestan pemilu yang merupakan alumni UGM. Hal ini untuk menyampaikan pesan supaya pemilu berjalan demokratis.
"Saya punya ide saya akan kumpulkan capres dan tokoh partai dari UGM untuk melakukan visi mitigasi agar jangan sampai isu itu muncul. Isu ini sudah kami ke universitas dan ini sudah pernah disampaikan oleh universitas," ujar Koentjoro.
Baca juga : Keprihatinan Menguat, Akademisi dan Intelektual Bergerak
Sebelumnya, sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024. (Z-3)
Terkini Lainnya
Jokowi: Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Juga Terjadi di Negara Lain
Jokowi Resmikan Pabrik Cell Baterai Kendaraan Listrik Terbesar se-ASEAN
Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi
Harga Produk Alat Kesehatan Tinggi karena Industrinya Belum Mapan
Jokowi Perintahkan Menteri-menteri Atur Ulang Tarif Pungutan Batu Bara
Presiden Jokowi Minta Menkes Bikin Harga Obat Lebih Murah
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap