YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi
![YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/4e08701e2261917a4a498953fe30bf6e.jpg)
Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik. Pemerintah diingatkan soal kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi.
"Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras upaya intimidasi terhadap perguruan tinggi. Ini mengkhawatirkan dan bisa jadi praktik penghancuran demokrasi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa (6/2).
Isnur mengatakan kritik yang disampaikan civitas akademika memiliki substansi. Mereka menyoroti sikap Jokowi yang kian terlihat jelas berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Baca juga : Ketua BEM UGM Diintimidasi Usai Kritik Jokowi
"Jokowi menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Kami mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat," ujar dia.
Isnur mencontohkan dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus. Modusnya ialah mewawancarai mereka untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.
"Selain itu terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI," ucap dia.
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
Isnur menyebut bukti teranyar, yakni saat Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI melakukan aksi massa di depan kantor YLBHI dan KontraS pada Senin (5/2). Dalam poster aksinya, massa menuduh YLBHI dan KontraS hendak menghancurkan negara.
"Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa," jelas dia.
Menurut Isnur, upaya itu bentuk membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil, terutama dalam membangun prinsip tata negara yang baik lantaran perlu diawasi gerakan sosial. (Z-11)
Terkini Lainnya
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Staf ICC Diintimidasi Jelang Penetapan Netanyahu sebagai Buronan
Komentari Saksi, Donald Trump Berhadapan dengan Sidang Penghinaan
Hakim Ingatkan Donald Trump atas Intimidasi Juri dalam Persidangan Pidana
Tim Hukum AMIN Ungkap Banyak Saksi yang Diintimidasi dalam Gugatan MK
Dugaan Intimidasi Pementasan, Amnesty International Temui Butet
UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana
Ruang untuk Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Sempit di Era Jokowi
YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif
YLBHI: Praktek Bernegara Hukum Semakin Ugal-ugalan
Penaikan Anggaran Kemhan Disoal
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap