visitaaponce.com

PERKUMPULAN Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care menyayangkan sedikitnya jumlah pemilih yang bakal menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu (9/10) dan Minggu (10/3) mendatang. Pasalnya, jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) PSU sangat jauh dibanding DPT sebelumnya, yakni hanya 62.217 orang.

Padahal, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU sebelumnya mencatat DPT di Kuala Lumpur sebanyak 447.258 pemilih. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, berkurangnya DPT untuk PSU akan merugikan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kuala Lumpur.

"Ini tentu menghilangkan hak pilih pekerja migran, dan yang dirugikan adalah teman-teman pekerja migran," kata Wahyu kepada Media Indonesia, Selasa (5/3).

Baca juga : Terhalang Izin untuk Gelar Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi

Wahyu menjelaskan, persoalan yang terjadi di Kuala Lumpur sehingga berbuntut pada PSU menjadi perhatian Migrant Care sejak awal. Masalah itu menyangkut data pemilih yang tidak menyentuh seluruh pekerja migran di sana, sehingga harus tercatat sebagai daftar pemilih khusus (DPK) saat menggunakan hak pilih.

Baginya, sengkarut pendataan pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia pemilihan luar negeri (PPLN), tapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak serius melakukan penyusunan DPT. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, sambung Wahyu, KPU selalu membuat DPT hasil perbaikan setiap mendapat keluhan dari pemilih yang belum terdaftar.

"Harusnya PPLN dan KPU membuka ruang adanya DPT hasil perbaikan. Dalam pemilu ini (2024) tidak pernah ada inisiatif untuk melakukan DPT hasil perbaikan," tandas Wahyu.

Baca juga : 7 PPLN Kuala Lumpur yang Jadi Tersangka Pelanggaran Pemilu Lakukan Lobi-lobi dengan Parpol

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan angka 62.217 pemilih dalam DPT PSU berasal dari total pemilih di Kuala Lumpur yang menggunakan hak pilih lewat tiga metode sebelumnya, yakni pos, kotak suara keliling (KSK), dan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

Sebelumnya, total pemilih yang mencoblos dengan tiga metode tersebut di Kuala Lumpur sebanyak 78 ribu. Dalam rangka menggelar PSU, KPU menggunakan angka itu sebagai basis pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran itu, Hasyim melanjutkan, dilakukan dengan tiga cara, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.

Baca juga : KPU Putuskan Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Pada pemungutan suara Pemilu 2024 di Kuala Lumpur sebelumnya, DPT yang dicatat oleh KPU sebanyak 447.258 pemilih. Dari angka itu, 222.945 orang tercatat sebagai pemilih metode TPSLN. Namun, yang menggunakan hak pilihnya hanya 24.377 pemilih.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya segera menggelar bimbingan teknis terkait PSU kepada jajaran PPLN Kuala Lumpur pada 8 Maret mendatang. Ia menyebut, KPU bergerak cepat dalam memastikan PSU di Kuala Lumpur berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang dijalankan.

"Oleh karena itu, mulai hari ini KPU memproses semua kebutuhan logistik," kata Idham.

Adapun metode PSU yang dilaksanakan di Kuala Lumpur adalah KSK dan TPSLN. Pemungutan suara lewat KSK digelar pada Sabtu (9/3), sedangkan pencoblosan di TPSLN pada Minggu (10/3). Metode pos sendiri tidak digunakan lagi atas dasar rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

(Z-9)