MK Harus Independen dan Bebas Tekanan Saat Tangani Sengketa Pemilu
![MK Harus Independen dan Bebas Tekanan Saat Tangani Sengketa Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/d991726d272dbe10d38ebef64f87e5f8.jpg)
MAJELIS Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) didorong independen menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
"Majelis Hakim Konstitusi, harus mendeclare kepada publik dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sengketa Hasil Pilpres 2024, delapan Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pilpres 2024, berada dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan trauma apa pun," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Jakarta, dilansir pada Rabu (27/3).
Petrus mendorong Ketua Majelis Hakim dan Anggota Hakim Konstitusi mampu melepaskan diri dari kemungkinan terjadi campur tangan siapa pun dalam memeriksa serta mengadili sengketa Pilpres 2024. Pasalnya, kata Petrus, ada konflik internal yang belum terselesaikan di MK buntut putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 beberapa waktu lalu.
Baca juga : Dilantik sebagai Hakim Konstitusi Arsul Sani Janji Independen dan Imparsial
Pihaknya pun memberikan dukungan dan akan mengawal delapan hakim MK agar benar-benar independen dalam menangani sengketa Pilpres 2024. Para Hakim Konstitusi diingatkan agar tidak main-main dengan kedaulatan rakyat yang disalurkan lewat Pemilu 2024.
"Mahkamah Konstitusi harus menjadikan Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pilpres 2024, sebagai momentum untuk mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat, pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada MK," ujar Petrus.
KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 02 itu mendapatkan 58,58 persen suara.
Baca juga : MK: Pemberhentian Hakim Konstitusi di Luar UU Ganggu Independensi
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengikuti dengan perolehan 24,95 persen suara, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,45 persen suara.
Kubu Anis-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang tak menerima hasil pilpres, lalu menggugat ke MK. Kedua kubu meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.
Mereka menduga banyak terjadi kejanggalan, terutama dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sementara itu, kubu Prabowo-Gibran menilai tuntutan mendiskualifikasi pemenang pilpres mengada-ada. (Z-3)
Terkini Lainnya
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
KPU Pastikan akan Laksanakan Semua Putusan MK
FKPP Minta Seluruh Kader PPP Jaga Soliditas
Selisih Satu Suara, MK Minta Surat Suara Dihitung Ulang di Sidang Pembuktian PHPU Pileg
Mahkamah Konstitusi Gelar 8 Sidang PHPU Hari Ini
Di Sidang PHPU Pileg 2024, KPU Diingatkan Transparan Soal Konversi Kursi DPR
Ditolak MK, PPP Dipastikan tak Lolos ke Parlemen
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap