Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK
![Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/9496d98235b50f771fc3866bc421ec0a.jpg)
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai beberapa menteri terkait dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Feri mengatakan para menteri itu mesti mengklarifikasi dan memberikan argumentasi terkait dalil-dalil hukum yang mengemuka dalam persidangan, terutama terkait politik gentong babi.
“Ada pemahaman bahwa bantuan sosial (bansos) boleh. Ya, memang boleh. Tapi yang tidak boleh adalah mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektabilitas. Itu yang menjadi indikasi bahwa pemilu ini berlangsung secara curang,” jelas Feri kepada awak media di Rumah Belajar ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Para menteri yang terlibat seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus menjelaskan proses gelontoran dana yang fantastis untuk bansos di pemilu kemarin. Hal lain yang juga perlu dijelaskan ialah naiknya gaji dan tunjangan pegawai KPU dan Bawaslu di masa pemilu.
Baca juga : Cegah Konflik PHPU, Jimly Ajak Semua Hormati Putusan MK
“Jadi bukan sekadar politik gentong babi yang dijelaskan. Tapi naiknya gaji KPU dan Bawaslu. Kenapa gaji militer dan gaji polri juga naik. Hal yang biasa lumrah terjadi di era orba. Nah itu juga perlu diungkap,” kata Feri.
Keberadaan para menteri itu diharapkan murni karena perintah konstitusi dan bertujuan untuk melindungi konstitusi. Bukan karena ada intervensi atau perintah dari presiden yang ditujukan untuk melindungi kecurangan pemilu agar tidak dibongkar.
Feri berharap MK dapat segera memerintahkan pemanggilan para menteri terkait untuk hadir dalam persidangan.
“Oh mesti ada upaya paksa. MK bisa memerintahkan itu untuk hadir dalam persidangan,” ujarnya. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
New York Times Sebut Joe Biden Perlu Mundur dari Pemilu AS 2024
Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Pengamat : Pencalonan Anies di Pilgub DKI Berkaitan dengan Pilpres 2029
Tingginya Partisipasi Pemilih tidak Berbanding dengan Kualitas Demokrasi
Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
Pemerintah belum Jadwalkan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pilkada 2024
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap