visitaaponce.com

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) diminta berembuk dengan para pemangku kepentingan dalam merespon wacana relokasi Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, yang meledak akhir pekan lalu. Hal itu disampaikan analis pertahanan dari Semar Sentinel Indonesia, Fauzan Malufti.

Menurut Fauzan, TNI lewat Kodam Jaya sudah terlanjur membangun Gudmurah sejak 1987. "Kalau sudah terlanjur terbangun seperti sekarang, sebaiknya dibicarakan antara TNI, pengembang, pemerintah daerah, warga, serta stakeholders lain," katanya kepada Media Indonesia, Selasa (2/4).

Selain di Ciangsana, Fauzan juga meminta TNI untuk mengecek penegakkan aturan dalam pendirian gudmurah di daerah lain. Upaya itu untuk mengetahui ada tidaknya gudang amunisi di daerah lain yang lokasinya berdekatan dengan permukiman penduduk.

Baca juga : Kerugian Akibat Ledakan Gudang Amunisi Harus jadi Tanggung Jawab TNI AD

"Di cek apakah di daerah lain ada kasus serupa di mana area permukiman penduduk terlalu dekat dengan instalasi TNI," ujar Fauzan.

Ia berpendapat, ledakan Gudmurah di Ciangsana menjadi momentum bagi TNI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, standar operasional prosedur, sumber daya manusia, dan infrastruktur penyimpanan amunisi.

Fauzan mengatakan, evaluasi menjadi hal yang penting dilakukan mengingat insiden serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Apalagi, TNI bakal menyimpan lebih banyak amunisi di masa mendatang seiring dengan berbagai program modernisasi alutsista yang sedang dan akan berjalan.

Baca juga : Satuan Investigasi TNI Masih Usut Penyebab Kebakaran Gudang Amunisi Kodam Jaya

Relokasi Gudmurah Butuh Anggaran Besar

Menanggapi wacana relokasi Gudmurah Ciangsana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan semua saran dan masukan pascaledakan dan kebakaran Gudmurah itu ditampung. Namun, ia juga mengingatkan relokasi gudang amunisi membutuhkan anggaran yang besar.

"Butuh lahan yang harus disediakan, perlu kajian lebih lanjut," sambungnya.

Di sisi lain, pihak TNI juga perlu mendapat jaminan tidak ada pembangunan perumahan yang mendekat ke instalasi militer terkait rencana pemindahan gudang amunisi ke lokasi baru. Mengingat, lokasi Gudmurah di Ciangsana pertama kali didirikan pada 1987 masih sepi dari permukiman warga.

Baca juga : Gudang Amunisi TNI Meledak, Jarak Waktu Pemusnahan Diminta Tak Terlalu Lama

Alih-alih relokasi gudang amunisi, Kristomei menekankan hal perlu dilakukan sebenarnya adalah sinkronisasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh pemerintah. Ini diperlukan agar jika kasus serupa kembali terjadi, wacana solusinya bukan melulu soal relokasi.

"Pemerintah harus menyinkronkan mana wilayah untuk perumahan, untuk hutan, untuk pertanian, dan untuk pertahanan. Kalau enggak, ya nanti akan berulang terus. Masak mau relokasi terus? Butuh dana yang besar," pungkasnya.

Diketahui, Gudmurah di Ciangsana meledak dan terbakar pada Sabtu (30/3) petang, bertepatan dengan momen buka puasa. Ledakan berasal dari gudang nomor 6 dari 15 gudang yang ada. Ledakan itu dipicu dari amunisi yang sudah kadaluwarsa dan bakal dimusnahkan.

(Z-9)