visitaaponce.com

PDIP Rugi Dua Kali Kalau Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

PDIP Rugi Dua Kali Kalau Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi
Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta(Antara/Erlangga Bregas Prakoso)

PDI Perjuangan dinilai rugi dua kali jika menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo. Kerugian pertama telah dialami saat Pilpres 2024 setelah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusungnya kalah.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menjelaskan, kerugian kedua yang dialami PDI Perjuangan jika keluar dari kabinet adalah hilangnya sumber daya finansial dari kementerian yang dipimpin kader mereka.

"Kalau mundur, kalah dua kali, rugi dua kali. Di pilpres kalah, di kabinet pun hilang sumber-sumber kekuatan finansial," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (26/4).

Baca juga : Jokowi Tegaskan tidak Ikut Kampanye, Cak Imin: Buktikan

Dalam kurun waktu enam bulan sampai pemerintahan Presiden Jokowi berakhir, Ujang menilai penarikan menteri mungkin saja dilakukan oleh PDI Perjuangan. Namun, ia ragu partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bakal menarik para menteri.

Setidaknya, ada lima menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

PDI Perjuangan juga memiliki satu wakil menteri, yakni John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri.

Baca juga : Wapres Ma'ruf Amin Didorong Jadi Pemimpin Revolusi Gulingkan Jokowi

Ujang menilai, PDI Perjuangan tidak bakal menarik menteri dari kabinet Jokowi demi kebaikan roda pemerintah sampai Oktober mendatang. Baginya, jika ingin mengambil peran oposisi, PDI Perjuangan sebaiknya melakukan hal itu saat pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kelihatannya demi kebaikan PDIP dan demi kebaikan pemerintahan Jokowi juga agar damai, aman. Agar Jokowi soft landing saat Oktober 2024," pungkasanya.

Terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpendapat bahwa Jokowi memiliki hak untuk memberhentikan para menteri berlatar belakang PDI Perjuangan dari kabinet. Namun, itu tak bakal dilakukan Jokowi selama PDI Perjuangan tak menarik kadernya.

"Selama PDIP sendiri tidak menarik menteri-menterinya, Presiden Jokowi tidak akan memecatnya," terang Lili.

Menurut Lili, pemecatan menteri dari PDI Perjuangan oleh Jokowi akan membuat perang antara Jokowi dan PDI Perjuangans semakin terbuka. (Tri/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat