PPP Tidak Ada Konflik Kepentingan pada Hakim Konstitusi Arsul Sani
![PPP: Tidak Ada Konflik Kepentingan pada Hakim Konstitusi Arsul Sani](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/04/f862694d192dbb0eb48f6d1a649874d7.jpg)
KOORDINATOR Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Erfandi Syaqroni menegaskan tidak ada konflik kepentingan di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2024 meskipun Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut dalam sidang perkara. Ia yakin Arsul yang sebelumnya ialah Wakil Ketua Umum PPP itu memiliki integritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan individu.
"Saya sangat meyakini Pak Arsul punya sikap negarawan, memiliki intgeritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan pribadi," kata Erfandi saat dihubungi, Minggu (28/4).
Erfandi mejelaskan, Arsul Sani bisa saja mengajukan hak ingkar atau hak untuk tidak menangani perkara. Kendati demikian, ia berpandangan bahwa hakim-hakim konstitusi memiliki integritas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara.
Baca juga : Fokus Sengketa Pileg di MK, PPP Diminta tidak Terlena
"Hakim bisa mengajukan hak ingkar ketika ada konflik kepentingan, bukan berarti tidak bertanggung jawab. Namun, saya melihat orang-orang terpilih jadi hakim konstitusi punya integritas," jelasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melibatkan Arsul Sani ikut menyidangkan perkara PHPU legislatif dengan pemohon PPP. Persidangan akan berjalan tidak lancar jika Arsul Sani tidak diperbolehkan menangani sengketa pileg PPP. Sebab, ada tiga panel dalam sengketa pileg dengan minimal hakim dalam tiap panel adalah tiga orang.
Hal tersebut berbeda dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tidak boleh ikut menyidangkan perkara PHPU yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi pihak yang terlibat. Keputusan tersebut berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). (Z-2)
Terkini Lainnya
Pengamat: Arsul Sani Harusnya tidak Dilibatkan Adili Perkara PPP di MK
Anwar Usman dan Arsul Sani dalam Sorotan Sengketa Pileg MK
Sidang Sengketa Pileg: Arsul Sani tidak akan Gunakan Hak Memutus dalam Perkara PPP
Arsul Sani Ikut Adili Perkara PPP
Fokus Sengketa Pileg di MK, PPP Diminta tidak Terlena
MK Tolak Permohonan PPP
MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi
Sikap Fraksi NasDem terhadap Revisi UU MK: Menerima dengan Catatan
Revisi UU MK Berpotensi Hilangkan Independensi MK
Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK
RUU MK Bisa Hilangkan Independesi Hakim
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap