visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai pidato Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri dalam Rakernas V PDIP di Jakarta hari ini mengindikasikan PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Mega juga menekankan jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDIP tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenangan Pemilu 2024 lalu.

"Megawati juga meluncurkan serangan balik kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Terhadap Prabowo, serangan balik Megawati itu termanifestasikan dalam responnya yang meng-embrace bahwa memang dirinya anak biologis Bung Karno dan secara ideologis membenarkan Soekarno milik semua rakyat Indonesia," jelasnya.

Baca juga : Ganjar Pranowo Lemah sebagai Oposisi karena tidak di Parlemen

Pernyataan ini menepis pidato Prabowo yang menuding PDIP sebagai partai yang mengklaim Bung Karno hanya milik partainya. Sedangkan serangan secara implisit berkali-kali diluncurkan Megawati untuk Joko Widodo, dengan menyatakan jika ada di dalam PDIP yang goyah dengan keyakinan dan nilai-nilai perjuangannya.

"Dia juga mengingatkan para kadernya untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang. Bagi mereka yang goyah-goyah dan mbalelo, Megawati meneriakkan, keluar kamu. Kalimat pengusiran itu secara implisit bisa dialamatkan kepada Jokowi dan keluarganya, yang dituding Megawati sebagai pihak yang goyah dalam pendirian, sehingga dinilai wajar jika tidak kuat bertahan di PDIP," paparnya.

Megawati sebut Umam juga menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

Baca juga : Habiburokhman Yakin Bakal Ada Pertemuan Prabowo-Megawati dalam Waktu Dekat

"Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara TSM. Menurut Megawati, Pemilu dianggap tidak berjalan secara jujur dan adil, karena Pemilu telah dijalankan secara abu-abu dan direkayasa. Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik," ungkapnya.

Dengan demikian di bawah kepemimpinan Megawati hampir bisa dipastikan PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan logika terbalik (mafhum mukholafah), penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhirnya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDIP.

"Cara pandang itu tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998," tukasnya. (Z-8)