visitaaponce.com

DIREKTORAT Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional dan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini Berbasis Sistem Informasi. 

Kegiatan yang digelar pada 9-16 Juni 2024 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini terdiri dari 150 peserta Kesbangpol daerah dan Kemendagri.

"Ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pada bidang intelijen dan kewaspadaan dini guna mendukung stabilitas dan keamanan nasional melalui pemanfaatan sistem informasi yang canggih," kata Plh Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM Andi Baso Indra.

Baca juga : Wujudkan Pilkada 2024 yang Adil dan Setara, BSKDN Kemendagri Pastikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Terpenuhi

Andi Baso menyebutkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah bidang intelijen dan kewaspadaan dini berbasis sistem informasi masih perlu ditingkatkan. Sejak 2021-2024, sebanyak 1.550 dari sekitar 17.500 personel Kesbangpol telah mengikuti diklat.

“Kegiatan ini mengangkat tema terkait Perpres 132 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta memperkenalkan 8 sistem informasi yang dibangun Ditjen Politik dan PUM," ujar Andi Baso. 

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam intelijen dan kewaspadaan dini serta mendukung kinerja pemerintah daerah melalui implementasi sistem informasi yang lebih efisien dan akurat," tambahnya.

Baca juga : Partai Demokrat Usul Kembalikan Penyelenggara Pemilu pada Parpol

Plh Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat Sapta Yulianto Dasuki mengatakan Pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan aman berkat inisiatif Gubernur dan deklarasi Jabar Aman Netral dan Jabar Akur.

Ia berharap kegiatan yang dibimbing Pusdiklat Polri membantu peserta belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaporkan dan memberikan informasi kepada pimpinan. 

Plt Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini mengatakan pentingnya kewaspadaan dan deteksi dini atas konflik sosial. Situasi kondusif ialah syarat penting keberhasilan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RKP 2024 dan rancangan RKP 2025.

Baca juga : Banyak Petugas Penyelenggara Pemilu Wafat, Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Berikan Bantuan

“Pada 2024, kebijakan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada berbagai isu strategis termasuk pengamanan pemilu serentak, peningkatan keamanan cyber, dan pencegahan terorisme," tegas Nuzula.

Ia berharap dari target 450 personel yang dilatih dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Lemdiklat Polri Kombes Pol Guntur Agung Supono menambahkan pelatihan bertujuan membekali peserta dengan ilmu dan keterampilan intelijen, termasuk penanganan konflik sosial dan pelaksanaan pemilu yang kondusif. 

Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024

Sebelum dibuka kegiatan tersebut secara resmi, Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri No 46 Tahun 2019 dengan tujuan menghasilkan aparatur negara profesional dalam bidang intelijen dan kewaspadaan dini.

Togap juga menyoroti berbagai isu yang perlu diantisipasi, termasuk Pilkada serentak 2024, potensi konflik sosial, dan tantangan ekonomi. 

“Dengan pemanfaatan sistem informasi, diharapkan tercipta deteksi dan pencegahan dini yang efektif guna menjaga stabilitas nasional," ujarnya.

Togap juga berharap pelatihan memberikan pengetahuan dan pemahaman intelijen dan kewaspadaan dini bagi Kesbangpol pusat dan daerah guna mendukung tugas pemerintah terutama Pilkada serentak mendatang. (H-2)