MK Minta KPU Perbaiki Mekanisme Pemungutan Suara Sistem Noken
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menilai bahwa pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
Pandangan MK itu disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat membacakan pertimbangan hukum MK dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 di Gedung I MK, Jakarta, Senin (11/6).
“Mahkamah memandang terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken yang perlu secara sungguh-sungguh mendapat perhatian lembaga penyelenggara Pemilu, pemerintah, partai politik, tokoh adat/kepala suku, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada setiap gelaran kontestasi pemilu ke depannya,” kata Daniel.
Baca juga : Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional
Menurut MK, pembenahan tersebut khususnya terkait infrastruktur kepemiluan, mekanisme pengadministrasian atau pencatatan data, hingga sosialisasi tentang cara bekerjanya sistem noken.
MK menegaskan, sistem noken tetap harus dipahami sebagai sebuah instrumen pemenuhan hak memilih dan hak dipilih setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat yang masih menganut konsep tokoh berpengaruh (big man) dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, kata Daniel, penyelenggara pemilu bertugas untuk memfasilitasi hak dimaksud yang tentunya membutuhkan pencermatan serta penangan yang lebih dan bersifat khusus, berbeda dengan daerah lainnya.
Baca juga : Ini Beberapa Hal yang Perlu Dibenahi dari Sistem Pemilu Berdasarkan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi
Terkait dengan infrastruktur pemilu, MK menggarisbawahi urgensi pemahaman teknis pelaksanaan di lapangan oleh aparatur KPU dan ketersediaan logistik di TPS.
“Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menekankan pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih, surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu,” ucap Daniel.
Sejatinya, kata MK, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, termasuk dalam konteks sistem noken.
Baca juga : Analis: Hasil MK Terkait Hasil Pemilu Menjadi Lembaran Baru Rekonsiliasi Nasional
Akan tetapi, MK masih memiliki ketidakyakinan akan kebenaran data dalam dokumen C.Hasil sistem noken di beberapa TPS, seperti misalnya yang terjadi pada Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketidakyakinan MK itu karena proses perekaman atau pencatatan data yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat (KPPS) tidak sesuai prosedur dan petunjuk teknis. Karena itu, menurut MK, KPU perlu memperbaiki mekanisme pengadministrasian sistem noken.
Lebih lanjut, untuk memastikan proses perbaikan dapat berjalan baik, MK mendorong upaya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, media lokal, maupun tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat.
Baca juga : KPU Bersiap Hadapi Sengketa Hasil Pileg di MK
Menurut Mahkamah, penyebaran informasi ini dibutuhkan agar semua pihak benar-benar memahami mekanisme atau cara kerja sistem noken, sehingga sistem noken sebagai kearifan lokal dapat terus eksis.
Upaya untuk lebih meningkatkan transfer informasi ini, kata MK, juga didukung dengan momentum pelaksanaan pemilu nasional secara serentak lima tahunan, termasuk pemilihan kepala daerah ke depan.
MK meyakini bahwa KPU memiliki waktu yang memadai untuk melakukan penataan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman teknis di lapangan terkait dengan sistem noken tersebut.
Terkini Lainnya
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng
Lemhanas Bakal Gembleng Legislator dan Senator Terpilih sebelum Dilantik
Kekerasan Berbasis Gender Pemilu Terjadi di Ranah Domestik
Pilgub Jakarta Tetap Bertaji Meski tak Berstatus Ibu Kota Lagi
Kepala Daerah Baru Dituntut Punya Visi Misi Pelestarian Lingkungan
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Bawaslu Pasang Mata Awasi Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Ulang
Jimly Asshiddiqie Minta KPU Hormati Putusan MK
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap