Rencana Bansos bagi Keluarga Pelaku Judi Online Dikritik Hidayat Nur Wahid
ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi rencana pemerintah yang ingin pemberian bantuan sosial (bansos) bagi keluarga terdampak pelaku judi online (judol).
"Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya," kata Hidayat di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Selasa (18/6).
Bansos, kata Hidayat, perlu diawasi agar manfaatnya bisa untuk menyejahterakan keluarga.
Baca juga : Fraksi PKS DPR RI Tolak Pemberian Bansos Bagi Pejudi
"Banyak diantara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka," ujar Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu membandingkan langkah dari pemerintah di negara tetangga terhadap pelaku judi online. Selain dari sisi penanganan dampak memberikan bansos, HNW menekankan adanya sanksi hukuman.
"Iya itu harus dikritisi. Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan," ujar Hidayat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan keluarga korban yang terdampak pelaku judol dapat menerima bansos. Karena keluarga paling dirugikan dari perilaku pemain judol.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni," kata Muhadjir di Gedung Pusat Dakwah PP Muhamamdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2024. (Z-3)
Terkini Lainnya
PKS Husnuzan Prabowo tak akan Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Selaras Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'
Putusan MKMK akan Tentukan Muruah dan Kepercayaan Masyarakat pada MK
PKS: KPK Jangan Jadi Alat Pesanan Politik
Pengelolaan Bonus Demografi Harus Dimulai dari Pembangunan Keluarga
ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap