PSSI Emoh Gelar KLB Sesuai Rekomendasi TGIPF
![PSSI Emoh Gelar KLB Sesuai Rekomendasi TGIPF](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/10/8c634550afc2b324509ae379bf7519ca.png)
PSSI memberi sinyal tak akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat untuk pergantian kepemimpinan seperti yang dikehendaki rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Anggota Exco PSSI Ahmad Riyadh menyatakan sepanjang tak ada usul dari para pemegang suara, KLB tak bisa dilakukan.
"Selama anggota PSSI dan atau Exco dengan syarat jumlah sebagaimana statuta tidak minta KLB, maka KLB tidak bisa," kata Ahmad Riyadh ketika dihubungi, Kamis (20/10).
PSSI sedianya memang mengangendakan KLB namun untuk tahun depan karena kepengurusan saat ini berlaku hingga 2023.
Sementara itu, dalam rekomendasi TGIPF menyebut reformasi di tubuh PSSI bisa dilakukan dengan percepatan KLB. Namun tidak ada indikasi dari pemegang suara untuk mengusulkan KLB.
"Kalau yang minta tidak mencapai kuorum maka (pergantian kepemimpinan) menunggu sampai 2023," imbuh Riyadh yang juga Ketua Asprov Jawa Timur.
Terkait keengganan itu, anggota TGIPF Anton Sanjoyo menegaskan PSSI harus mengikuti rekomendasi. Pasalnya, pemerintah tak akan memberi izin kelanjutan kompetisi jika belum ada perubahan dan kesiapan yang signifikan dari federasi untuk menjalankan sepak bola Tanah Air.
Ia membandingkan sikap Ketum PSSI terdahulu Azwar Anas yang mundur usai terjadinya skandal 'sepak bola gajah' pada Piala AFF 1998.
"Sebetulnya mau tidak mau harus tunduk kepada rekomendasi itu. Terserah mau bikin reformasi macam apa, kan bisa pertanggung jawaban di kongres meletakkan jabatan dan macam-macam. Pak Azwar Anas gara-gara sepak bola gajah saja mundur kok. Ini 133 orang meninggal," ucapnya.
TGIPF, imbuh Anton, menyadari pemerintah tidak bisa ikut campur karena urusan reformasi organisasi menjadi domain federasi. Namun, TGIPF tetap menanti pertanggung jawaban moral karena tragedi berdarah tersebut secara substansial ditemukan kesalahan federasi.
"Itu kartu truf yang akan terus dimainkan mereka. Kartu truf yang dipunyai pemerintah dari izin. Kalau Presiden katakan lah membisik ke Kapolri kalau mereka (PSSI) tidak berubah, tidak mau minta maaf, tidak mau tanggung jawab, jangan kasih izin kan mereka enggak bisa bikin apa-apa," tandasnya.
Mengenai izin, Ahmad Riyadh mengatakan ketika dibuat sistem baru nantinya yakin akan mengajukan permohonan melanjutkan liga. "Setelah ada sistem pengamanan dan keselamatan yang baru maka kita akan ajukan izinnya," tandasnya. (OL-8)
Terkini Lainnya
Setahun Berlalu, DPR Harap Tragedi Kanjuruhan Segera Temukan Titik Terang
Tragedi Kanjuruhan, Polda Jatim Manut Proses Hukum Vonis Kasasi MA
Tanggapi Vonis MA, Korban Kanjuruhan Kecewa karena Belum Mendapatkan Keadilan
Ahli Hukum Pidana Sebut Vonis Bebas Dua Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Kurang Tepat
Vonis Bebas Terdakwa Kanjuruhan, Pakar Hukum: tidak Terdapat Sebab Akibat
5 Hal Tentang Gas Air Mata, Menurut Ahli
Kompolnas : Kasus Sambo, Teddy Minahasa, dan Kanjuruhan Jadi Pelajaran Penting untuk Polri
Wapres: Pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Bukan Kiamat
Dede Yusuf: Jangan Sampai Temuan TGIPF Hanya Berupa 'Paper Works' Saja
Kapolda Jatim Dicopot, PW GMPI Apresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap