visitaaponce.com

Tulisan ini merupakan buah karya penerima Beasiswa GenBI yang telah mengikuti pelatihan jurnalistik kerja sama Media Indonesia dengan Bank Indonesia pada Mei 2023.

MENGUTIP dari laman bi.go.id, Quick Response Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia (BI) agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Di Indonesia, Peraturan tentang QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

BI mencatat, per Maret 2023, nilai penggunaan QRIS telah mencapai Rp15,35 triliun dengan volume sekitar 153 juta transaksi. Adapun 90% merchant QRIS adalah UMKM.

Pengadopsian QRIS dalam bertransaksi merupakan langkah penting untuk memperluas literasi keuangan dan pengembangan digitalisasi UMKM. Selain itu, penggunaan QRIS dapat menaikkan kelas UMKM karena mendorong pelaku usaha memiliki rekening bank, yang kemudian dapat membantu UMKM tersebut berstatus bankable sehingga dapat memperoleh berbagai layanan perbankan, termasuk bantuan permodalan.

Sebagai motor penggerak ekonomi di sektor riil yang tersebar hampir di seluruh pelosok negeri, pelaku UMKM terutama pedagang mikro memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Minimnya informasi dan sosialisasi terkait sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan QR code untuk micro merchant akan menjadi salah satu tantangan untuk mendorong terjadinya penetrasi penggunaan sistem pembayaran nasional ini.

Salah satu contoh kurangnya sosialisasi mengenai QRIS terjadi pada pedagang mikro di Kawasan Street Food yang menjadi langganan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk membeli makanan. Kawasan ini biasa disebut “Kawasan Pesang (Pesanggrahan)” dan “Masjid Fatullah” yang lokasinya berdekatan dengan kampus.

Realita yang dijumpai, sebagian besar pedagang di kawasan tersebut belum memiliki QRIS. Mereka bahkan tidak mengetahui apa itu QRIS. Mirisnya lagi, ketika sudah disosialisi dan diedukasi mengenai QRIS dan manfaatnya, sebagian besar pedagang tersebut menolak digitalisasi dan tidak tertarik untuk menggunakan QRIS.

Alasannya, mereka beranggapan QRIS merupakan sistem pembayaran yang menyulitkan. Contohnya, untuk mencairkan dana yang ada pada QRIS harus melalui rekening bank, sedangkan modal usaha mereka masih memutar uang yang didapat per harinya. Selain itu, ada faktor penghambat lain, seperti ponsel yang tidak memadai untuk implementasi QRIS, atau keterbatasan kuota internet.

 “Beberapa waktu lalu ada yang menawarkan untuk membuka QRIS, tetapi saya belum berminat. Sepertinya sulit harus membuat rekening dan mengambil uangnya dulu di ATM. Saya juga kurang paham teknologi, jadi tidak tahu cara ambil uang di ATM. Selain itu, Saya juga harus pakai uang dari untung harian untuk modal jualan besok harinya jadi belum bisa kalau uangnya harus disimpan dulu di rekening” ujar Budi, salah satu pedagang mikro di kawasan Masjid Fatullah, saat dijumpai di lapaknya, Sabtu (20/5/2023).

Sebagian pengelola lapak dagangan di kawasan tersebut juga memiliki atasan yang lebih berwenang untuk memberi izin boleh atau tidaknya mereka menggunakan QRIS.

pedagang mikro di sana juga memiliki pemilik utama yang lebih mempunyai wewenang untuk memberikan izin boleh atau tidaknya menggunakan QRIS seperti yang dikatakan oleh Imam, salah satu pedagang di Kawasan Pesanggrahan.

 “Saya belum pernah mendengar tentang QRIS sebelumnya, maklum saya dari desa, kurang tahu teknologi jaman sekarang. Dan, kalau ditanya mau atau tidak pakai QRIS untuk pembayaran, saya belum bisa jawab karena dagangan ini bukan punya saya pribadi. Ada pemilik utamanya dan uang hariannya juga nanti harus disetorkan” tutur Imam di lapaknya, Sabtu (20/5/2023).

Penyebab lain yang bisa jadi mengurangi daya tarik QRIS bagi pedagang mikro adalah adanya biaya transaksi yang harus ditanggung oleh merchant. Mengutip pada laman cimbniaga.co.id, BI menetapkan biaya transaksi atau Merchant Discount Rate (MDR) untuk QRIS sebesar 0,7%. Biaya ini akan ditanggung oleh merchant mulai dari tanggal 30 Juni 2023.

Meski begitu, tidak semua pedagang mikro di kitaran Kawasan Pesang dan Masjid Fatullah menolak atau tidak mengetahui QRIS. Teguh, salah satu pedagang yang mangkal di area lingkungan Masjid Fatullah mengatakan sudah beberapa bulan terakhir dirinya menyediakan fitur pembayaran QRIS dan mendapat kemudahan darinya.

“Pembayaran jadi lebih mudah karena tidak repot lagi menyediakan uang kembalian, prosesnya juga cepat tinggal scan saja pakai satu QR Code” ujarnya saat ditemui, Sabtu (20/5/2023).

Pendapatnya diamini para mahasiswa yang turut menggunakan QRIS karena lebih mudah dan lebih cepat, terutama jika sedang tidak memiliki uang tunai. “Penyediaan QRIS untuk pedagang mikro sangat penting karena memudahkan kaum cashless seperti Saya yang malas pegang uang tunai,” ucap Hanifah Anandhita Ramadhona, 22, mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nyaris senada, rekannya, Eka Nuriawati, 22, ingin semakin banyak pedagang yang menyediakan QRIS sebab banyak mahasiswa saat ini tidak selalu memegang uang tunai.

Keduanya berharap, sosialisasi dan edukasi mengenai QRIS terhadap para pedagang UMKM dapat semakin digencarkan . Memperluas dan memaksimalkan sosialisasi serta informasi sangat perlu dilakukan karena hal tersebut menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, perlu adanya strategi-strategi yang harus dilakukan untuk memperluas sosialisasi kepada para pedagang mikro diberbagai daerah.

Tentunya, sebagai generasi muda, marilah kita mulai membantu menyosialisasikan tentang sistem pembayaran QRIS kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi saat ini. (M-2)