visitaaponce.com

SETELAH menolak pembentukan Holding Panas Bumi di bawah Pertamina Geo Energi, Serikat Pekerja PLN Group kembali mengeluarkan pernyataan menolak pembentukan holding dan sub holding BUMN energi .

Bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), SP PLN mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya meminta pemerintah untuk menghentikan proses privatisasi sektor energi melalui pembentukan holding sub holding dan Initial Public Offering (IPO). 

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana  Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya,” ujar Ketua SP PLN Group M Abrar Ali  dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/8). 

Abrar mengingatkan, rencana Holding-Subholding dan IPO anak usaha BUMN akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik, seiring terjadinya privatisasi pada sektor-sektor tersebut.

Abrar mencontohkan untuk tarif listrik. Selama ini bisnis listrik dari hulu sampai hilir terintegrasi di bawah PLN, sehingga PLN bersama dengan Pemerintah bisa mengatur harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan meski telah mendapat tentangan, namun  restrukturisasi tetap dilakukan pemerintah terhadap BUMN, salah satunya Pertamina.

“Karenanya pada hari ini, kami bersama saudara kami di PLN Group membuat pernyataan sikap bersama. Mudah-mudahan dengan pernyataan sikap bersama ini suara kami didengar oleh Pemerintah dan mendapat dukungan dari masyarakat,” tandas Arie.

Menciptakan  Nilai Tambah
Dalam kesempatan terpisah, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, menjelaskan bahwa kebijakan yang sedang digalakkan Pemerintah sekarang akan membuat nilai tambah potensi alam Indonesia bisa semakin besar, utuh, dan membawa manfaat yang optimal. 

"Pembentukan holding geothermal adalah misi besar Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi geothermal yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga menghasilkan kemakmuran bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, PLN siap mendukung holding geothermal," ungkap Agung.

Saat ini potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 25 GW, atau setara 40 persen cadangan potensi panas bumi dunia. Namun pemanfaatannya baru sekitar 2,1 GW. Melihat besarnya potensi tersebut diperlukan upaya terobosan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.

Holding dibentuk dalam rangka mengintegrasi dan mengefisiensi proses bisnis dan operasi, mulai dari eksplorasi sampai pembangkitan yang menghasilkan listrik. "Dengan konsolidasi proses bisnis, akan memaksimalkan value creation untuk semua pihak yang menjadi bagian dari holding. Ujungnya, adalah keuntungan yang lebih besar bagi Pemerintah dan BUMN, yang ujungnya akan membawa manfaat bagi masyarakat," papar Agung.

Holding ini nantinya akan menjaga keterjangkauan (affordability) tarif listrik bagi pelanggan PLN karena akan diterapkan efisiensi beban tambahan penyediaan tenaga listriknya. "Maka, jika ada yang bilang kalau holding ini tidak nasionalis, justru kontradiktif. Sebelum ada rencana holding, pengelolaan yang ada terpecah-pecah, nilai tambahnya kecil, dan posisi tawar kepada stakeholder lemah," jelas Agung.

”Kami memahami teman-teman Serikat Pekerja yang mengkritik upaya ini. Jika kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih besar, melalui holding, PLN dan Pertamina akan bekerja sama dan memunculkan satu kekuatan pengelolaan bersama. Justru seharusnya kita semua mendukung ini,” terangnya.

Selain akan membawa manfaat ekonomi nasional, pengelolaan baru pada sektor geothermal ini juga selaras dengan upaya pencapaian target bauran energi baru-terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025 dan Carbon Neutral di tahun 2060 yang sedang menjadi fokus PLN. (RO/E-1)