Menkeu Pemerintah Berusaha Maksimal Tekan Kemiskinan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berupaya secara optimal untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya, melalui upaya perbaikan data yang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek).
"Sehingga, semua instrumen di APBN kita bisa jauh lebih fokus kepada kelompok miskin," ujar Ani, sapaan akrabnya, Kamis (29/9).
Perbaikan data dikatakannya banyak membantu kesuksesan sejumlah program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah. Terlebih, agenda perlindungan sosial pemerintah tak semata terpaku pada rangkaian bantuan reguler.
Baca juga: Bank Dunia Perbarui Penghitungan Kemiskinan, Ekonom: Pemerintah Harus Legawa
Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, berikut melalui instrumen fiskal lain, termasuk dana transfer ke daerah. Transfer dana ke daerah dapat digunakan untuk mendukung upaya penanganan kemiskinan.
Dalam hal ini, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dana desa dan program lain oleh pemerintah daerah. "Kalau kita punya langkah yang sama, kita berharap ini bisa menurunkan (kemiskinan) secara jauh lebih sistematik dan akuntabel," imbuh Bendahara Negara.
Menurutnya, setiap kementerian/lembaga (K/L) sudah memiliki misi untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal itu sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo, yang menginginkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional berada di titik terendah, bahkan hingga nol.
Baca juga: Presiden Tegur 10 Daerah dengan Belanja Produk Lokal Terendah
"Ini akan membuat kita fokus untuk men-deliver. Tentu kalau dilihat dari sumber dana, apakah belanja pusat, atau pemda, itu semua bisa difokuskan pada penurunan kemiskinan, termasuk stunting," pungkas Ani.
Nuansa optimisme juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu. Dia meyakini target kemiskinan yang dipatok dalam indikator pembangunan pada 2023 bakal tercapai, yakni 7,5-8,5%.
APBN disebutnya tetap menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan. "Fleksibilitas dari APBN memang menjadi fitur yang berharga, di mana kalau ada gejolak, seperti dua tahun terakhir ini, APBN adalah shock absorber," kata Febrio.(OL-11)
Terkini Lainnya
Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
Bertemu Gubernur Jambi, Mardiono Diskusi Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
0,66 Persen, Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Diklaim Alami Tren Penurunan
Muhammadiyah Minta Pemerintah Serius Hadapi Masalah Judi Online
DPR Menilai Korban Judi Online Tidak Bisa Otomatis Mendapatkan Bansos
Kehadiran Kelapa Sawit di Tanah Papua Jadi Penopang Ekonomi Rakyat
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
Komitmen Terpercaya agar Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan
Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Bahas Perekonomian Terbaru
Memasuki Pekan Kedua, Jakarta Fair telah Dikunjungi Lebih dari 1 Juta Orang
Pemerintah Pastikan akan Berpihak ke Industri TPT
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap