Restui Perpanjangan Ekspor, Bahlil RI Minta Tambahan 10 Saham di Freeport
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah meminta penambahan 10% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI), sebagai syarat restu pelonggaran ekspor konsentrat tembaga ke PTFI hingga Mei 2024.
Pada 2019, Pemerintah RI berhasil mengambil alih kepemilikan PTFI dengan divestasi 51% saham. Dengan rencana penambahan 10% saham tersebut, total pemerintah mengantongi 61% kepemilikan saham PTFI. Sisanya dikuasai Freeport McMoRan (FCX). Sementara itu, mulai Juni 2023, pemerintah memberlakukan larangan ekspor tembaga mentah dan bijih bauksit sebagai program hilirisasi.
"Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport tidak mau tambah, berarti saya siap dievaluasi jadi menteri," tegas Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (28/4).
Baca juga: Menteri ESDM: PT Freeport Masih Diizinkan Ekspor Konsentrat Tembaga
Bahlil menambahkan, berdasarkan laporan Freeport kepada pemerintah, potensi utang Holding BUMN Tambang atau Mind ID dalam mengambil alih Freeport akan lunas pada di tahun depan. Di 2021, Mind ID diketahui memiliki utang sebesar US$500 juta dari akuisisi saham Freeport Indonesia
"Karena itu pemerintah memikirkan ada penambahan saham sebesar 10%. Ini pembahasannya sudah matang dan tentu negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak," imbuh Bahlil.
Baca juga: Investasi Kuartal I 2023 Capai Rp328,9 T, Didominasi Modal Asing
Selain itu, syarat lainnya yang dimintakan pemerintah ialah PTFI harus membangun smelter atau fasilitas pemurnian tembaga di Papua. Pasalnya, kata Bahlil, produksi konsentrat tembaga Freeport akan habis di 2035. Ia menjelaskan sebanyak 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisanya 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru di smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
"Dia (PTFI) juga harus bangun Smelter di Papua, syaratnya itu juga. Konsentrat mereka akan habis di 2035 karena mulai menurun produksinya. Eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun. Kalau tidak diperpanjang, maka di 2040 Freeport bisa tutup," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Terkini Lainnya
Kementerian Investasi tidak Libatkan Pemda dalam Pelaksanaan Investasi
Raphaella Chayla Shaka Sandang Putri Otonomi Indonesia 2024
Kementerian Investasi/BKPM Perkuat Investasi Berkelanjutan di Labuan Bajo
Indonesia bakal Mulai Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik pada April
Bahlil: Pemerintah tidak Kendor Jalankan Hilirisasi
Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN
Ormas Kelola Tambang, Bahlil: Masyarakat Kecil juga Diberikan
Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Bahlil: PBNU akan Kelola Tambang Batu Bara Eks Bakrie Grup
Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap