Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Naik di Awal 2023, Banggar DPR Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah
![Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Naik di Awal 2023, Banggar DPR Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/13c576bcd5378be2aeda092b40acdb27.jpg)
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengapresiasi perkembangan pengelolaan keuangan negara yang sangat baik, tercermin dari surplus APBN per April 2023 sebesar Rp234,7 triliun.
"Laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat baik," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/5).
Adapun surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN 2023, sedangkan belanja negara mencapai Rp765,8 triliun atau 25% dari pagu anggaran.
Baca juga: Banggar DPR Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak dan Bea Cukai di Sumut
Menurut Said, realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17% dibandingkan periode sama tahun lalu tersebut patut disyukuri, mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu. Batu bara, minyak sawit mentah, jagung, dan minyak bumi menunjukkan tren penurunan harga.
Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, dirinya turut mengapresiasi para pegawai pajak yang tetap setia dan bekerja keras. Selain itu, kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan wajib pajak untuk tetap membayar pajak.
"Hal tersebut terlihat dari peningkatan kepatuhan para wajib pajak dimana total surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2023 meningkat menjadi 13,49 juta dari tahun lalu sebesar 13,11 juta," ucap dia.
Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas
Dengan kepatuhan wajib pajak dan tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05% dari target. Ekonomi yang tumbuh baik, lanjut Said, ikut mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp217,8 triliun atau 49,3% dari target.
Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai masih perlu diupayakan lebih, sebab terjadi pelambatan dan baru terealisasi Rp94,5 triliun atau 31,17% dari target. Di sisi lain, belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus lebih progresif agar pengeluaran negara memiliki daya ungkit perekonomian yang lebih besar.
Hingga kuartal I 2023, dia menilai kinerja ekonomi nasional memuaskan lantaran mampu tumbuh 5,03%. Capaian ini lebih baik dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Zona Eropa, dengan pertumbuhan yang masih tertahan rata-rata di bawah 2%.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Komprehensif Atasi Kejahatan Ekonomi
"Geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9% serta hotel dan restoran 11,6%," ujar Said.
Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,3%.
Sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan sebagainya. Pemerintah, dinilainya, juga perlu memacu sektor manufaktur yang tumbuh 4,4% atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,9%. Sektor ini penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi. (RO/S-3)
Terkini Lainnya
Polisi Periksa 3 Saksi Dalami Dugaan Kasus Penggelapan Uang Suami BCL
Raih WTP ke-10 Berturut-turut, Pj Gubernur Ingin ini Jadi Budaya Pemprov Sumut
Adaro Minerals Catatkan Kenaikan Volume Produksi dan Penjualan pada Kuartal I 2024
CEO Paper.id Yosia Sugialam Terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-96
Everton Umumkan Alami Kerugian 89,1 Juta Pound Sterling di Musim 2022-23
Konsisten Catatkan Tren Kinerja Positif di 2023, BCA Life Optimistis Awali Tahun 2024
Kontribusi Pasar Modal terhadap Ekonomi Indonesia
PT Joowon Tech Indonesia Mengantongi Izin Gudang Berikat dari Bea Cukai Banten
Cegah Barang Ilegal, Kebijakan Bea Masuk 200% Perlu Diikuti Penegakan Hukum
Implementasi Pemadanan NIK dan NPWP: Prodi Manajemen Pajak UKI Gelar PKM untuk Sosialisasi Peraturan Baru Perpajakan
KPK Ultimatum Pengusaha Tambang untuk Bayar Pajak dan Hindari Korupsi
Penerimaan Pajak di Bali Capai Rp 6,63 Triliun, 30 Persen dari Target
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap