Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024 Disepakati, Ini Angkanya
![Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024 Disepakati, Ini Angkanya](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/86188dba05df505e031c08e38b0bad03.jpg)
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.
"Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panitia kerja (Panja) Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja bersama pemerintah di Jakarta, Jumat (16/6).
Ia menyebutkan optimisme pembahasan RAPBN 2024 dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5% pada 2024.
Baca juga : Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
Berikut ini rincian kesepakatan awal asumsi makro pemerintah dan DPR:
1. Pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1%- 5,7%
2. Inflasi 1,5%-3,5%
3. Nilai tukar rupiah Rp14.700 per dolar AS sampai Rp15.200 per dolar AS.
Baca juga : BI : Nilai Tukar Rupiah bakal Lebih Kuat di 2024
4. Imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49%-6,91%
5. Harga minyak mentah Indonesia US$75-US$80 per barel
6. Lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari.
Dalam penjelasannya, DPR dan pemerintah memproyeksikan bahwa inflasi pada tahun depan kemungkinan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
Untuk kurs rupiah terhadap dolar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS.
Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi permasalahan gagal bayar utang Pemerintah AS, Said menilai di sisi lain hal tersebut menunjukkan kredibilitas keuangan Pemerintah AS menurun. Dengan begitu investor masih ragu untuk terus memegang dolar AS.
Sebagai akibat potensi penurunan dolar AS, suku bunga SBN RI tenor 10 tahun akan menguat lebih baik dari tahun ini.
Terkait target lifting minyak dan gas bumi, ia menyebutkan Banggar DPR mendorong pemerintah agar mengusahakan upaya yang lebih besar.
"Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas. Apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta," tutur Ketua Banggar DPR.
Selain asumsi makro, Banggar DPR dan pemerintah turut menyepakati target pembangunan yang meliputi:
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5%-5,7%
2. Angka kemiskinan 6,5%-7,5%
3. Rasio gini 0,374-0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02
5. Target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108
6. Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN)
7. Rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95%-10,2%
Demikian informasi mengenai kesepakatan awal asumsi makro pemerintah dan DPR pada 2024 mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. (Ant/Z-4)
Terkini Lainnya
Berikut ini rincian kesepakatan awal asumsi makro pemerintah dan DPR:
Selain asumsi makro, Banggar DPR dan pemerintah turut menyepakati target pembangunan yang meliputi:
Komisi II DPR: Jika KPU tak Konsultasi PKPU, Itu Melanggar Etika
Ketua KPU Terbukti Lakukan Asusila, Komisi II DPR RI: Sangat Buruk!
Komisi II DPR RI Hormati Keputusan DKPP yang Pecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Komisi II DPR Tak Heran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat Akibat Kasus Asusila
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Ormas Harus Profesional Kelola Tambang
Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun
Banggar DPR RI: Postur RAPBN 2025 Mampu Respons Tantangan
Ketua Banggar: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan saat Ramadan
Legislator Minta Pemerintah Reformasi Total Sistem Perpajakan
Cegah Politisasi, Ketua Banggar DPR Minta Bansos Harus Tepat Sasaran
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap