visitaaponce.com

BANK Dunia meramalkan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,1% pada tahun 2023. Namun Bank dunia menyatakan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan ekonomi negara-negara besar lainnya telah terbukti lebih tangguh dari apa yang diperkirakan sebelumnya. 

CEO Goldman Sachs, David Solomon, mengungkapkan perekonomian AS masih sangat rentan. Meski tak masuk dalam jurang resesi, ekonomi Negeri Paman Sam masih berisiko menghadapi benturan yang keras.

Sementara itu ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di bawah 5% pada tahun 2023, namun dipandang mampu bertahan dan tetap melaju di atas rata-rata global.

Baca juga: Jaringan Internet Milik Elon Musk akan Jangkau India

Pertumbuhan ditopang oleh ekspor komoditas seperti CPO, batu bara dan beberapa komoditas pertambangan lainnya.

Namun beberapa perusahaan rintisan di bidang teknologi dan marketplace yang kerap mengandalkan dana murah dari investor luar, kini mulai berjatuhan.

Beberapa Industri padat karya berorientasi ekspor, seperti tekstil juga mengalami penurunan permintaan dan menghadapi gelombang PHK. 

Pastikan Investor Tetap Tertarik

Pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih menekankan pemerintah harus bekerja ekstra untuk melindungi kepentingan nasional. Salah satunya memastikan investor tetap tertarik dan mau memenuhi janjinya di tengah meningkatnya risiko global.

Baca juga: Melambat, Bank Dunia Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Menjadi 2,1% pada 2023

Penyediaan infrastruktur, hilirisasi industri dan kemudahan berinvestasi perlu terus menjadi atensi utama pemerintah. 

Pemerintah, katanya, turun langsung untuk mengupayakan kerja sama dengan investor asing yang dipandang memiliki peran strategis.
Kehadiran investor bukan tanpa risiko.

Umumnya negara yang telah memiliki sistem lebih mapan akan menerapkan kerangka risiko dalam menghadapi investor yang masuk.

"Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kepentingan nasional mereka. Mitigasi risiko akan sangat ditentukan oleh tingkat toleransi terhadap risiko. Tingkat risiko merupakan kombinasi antara peluang terjadi (likelihood) dengan tingkat keparahan (severity) yang ditimbulkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/6).

Profil investor yang akan dilayani dengan demikian menjadi penting, sehingga menghasilkan suatu doktrin yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC) berikut metode dalam penerapannya. Satu di antara metode adalah penelusuran rekam jejak.

Mengumbar janji

Pada Januari 2021, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) terkait rencana kerja sama investasi antara Tesla dan Indonesia.

Baca juga: Layanan Internet Supercepat Starlink Beroperasi di Inggris

Pada 4 Februari 2021, Tesla mengirimkan proposal kerja sama untuk berinvestasi di Indonesia, berisi beragam penawaran dan janji, intinya akan mengambil bagian dari pengembangan lini lebih hilir dari mata rantai pasok kendaraan listrik.

Namun pada pertengahan Februari 2021 Tesla justru mengumumkan akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik mobil listrik di selatan India, yakni Karnataka.

Setelah ingkar terhadap rencana investasinya di Indonesia, perusahaan milik Elon Musk ini kembali menebar janji manis. Pada Maret 2021, Tesla menjanjikan berinvestasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Tawari Elon Musk Investasi

Tesla berencana investasi di Energy Storage System (ESS), semacam 'power bank' raksasa di Indonesia. Tak lama berselang, produsen mobil listrik terbesar di dunia ini justru mendaftarkan kantornya di Thailand dengan modal 3 juta baht atau sekitar USD 87.700.

Alih-alih memenuhi janji berinvestasi di Indonesia, pada Agustus 2022 Tesla malah menandatangani kontrak pembelian nikel senilai 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 74,3 triliun) dari 2 perusahaan China yang beroperasi di Morowali Industrial Park, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co. 

"Hal ini tentu saja mencoreng dan menurunkan kredibilitas pemerintah Indonesia. Kebiasaan ingkar janji Elon Musk ini tak hanya dialami Indonesia. Janji Elon Musk selaku CEO Tesla pada tahun 2021 untuk berinvestasi di India juga dibatalkan," jelas Ahmad Alamsyah.

Eksploitasi Geo Politik

Menurut Ahamd Alamsyah, demi memasarkan produknya, Elon Musk tidak segan-segan mengeksploitasi konflik geopolitik.

Salah satunya, ketika Elon menjanjikan internet gratis melalui Starlink kepada Ukraina yang berkonflik dengan Rusia yang di kemudian hari layanannya dihentikan sehingga membuat geram pemerintah Ukraina. 

Elon Musk secara sistematis mengeksploitasi konflik geopolitik untuk memunculkan kebutuhan dan ketergantungan kepada bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya,

Elon Musk tidak mau ambil pusing terhadap risiko atau dampak yang akan timbul pada pihak lain.

Pemutusan layanan Starlink tentu bukan hanya sangat membahayakan tentara Ukraina di medan perang akibat ketiadaan dukungan komunikasi internet, tapi juga keutuhan negara Ukraina.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Tesla Tanamkan Investasi di Indonesia

"Melihat rekam jejak tersebut, Elon Musk adalah satu contoh sempurna dari investor berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia harus sangat waspada," jelas Ahmad Alamsyah.

"Beberapa kali Elon Musk cidera janji sehingga harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia," katanya.

"Demi kepentingan nasional, pemerintah di satu sisi harus dapat menjaga agar Indonesia tetap atraktif bagi Investor, namun di sisi lain juga harus mewaspadai sosok investor yang kerap ingkar janji dan tak segan untuk mengeksploitasi konflik geopolitik," pungkas Ahmad Alamsyah. (RO/S-4)